BKMM

UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan oleh Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 23 Tahun 2008 tentang, Organisasi dan Tata Kerja  Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Badan (UPTB) pada Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 struktur organisasi,  struktur organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi : Sekretariat dengan 3 Sub Bagian, 4 Bidang dengan masing-masing 3 Seksi. Terdapat 6 Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat

BKMM Prov. NTB adalah salah satu Unit Pelaksana Tehnis Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang dibentuk melalui Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor. 823/Menkes/SK/V/2000 tanggal 13 Mei 2000, tentang Pembentukan Balai (milik vertical),  kemudian diserahkan ke daerah menjadi milik daerah yang diperkuat dengan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 9 tahun 2001 tentang Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Jiwa, Balai Laboratorium Kesehatan dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat No. 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)  pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sesuai Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) pada Dinas Daerah Dan Unit Pelaksana Tehnis Badan (UPTB) pada Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pasal 14 diuraikan tentang Susunan organisasi UPTD Balai Kesehatan Mata Masyarakat, terdiri dari:

  1. Kepala UPT
  2. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
  3. Kepala Seksi Pelayanan
  4. Kepala Seksi Penunjang
  5. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur Organisasi

UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi NTB di jelaskan pada Pasal 15 sebagai berikut:

  1. Kepala UPT mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
  2. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat.
  3. Seksi Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan mata di dalam gedung dan luar gedung, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan.
  4. Seksi Penunjang mempunyai tugas mempersiapkan kebutuhan sarana dalam menjaga kesinambungan dan mutu pelayanan kesehatan mata masyarakat.
  5. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Data kepegawaian, jenis pelayanan, sasaran pelayanan, keuangan, sarana dan prasarana

a. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan Tugas dan Fungsinya, Kepala BKMM Provinsi NTB dibantu oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Penunjang dan Kepala Seksi Pelayanan. Sedangkan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi secara tehnis dibantu oleh kelompok jabatan fungsional.

b. Jenis Pelayanan

Jenis pelayanan yang diberikan di BKMM Provinsi adalah:
1. Pelayanan dalam gedung, dimana pelayanan kesehatan mata di lakukan di gedung BKMM Provinsi NTB, seperti:

    • Pelayanan Rawat Jalan,
    • Pelayanan Rawat Inap,
    • Pelayanan bedah sentral,
    • Pelayanan penunjang, terdiri dari:
    • Pelayanan administrasi.

2. Pelayanan di luar gedung, pada umumnya dilakukan berkerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan penyelenggara lainnya (organisasi, LSM, dll).

c. Sasaran pelayanan

BKMM Provinsi NTB melayani pasien umum dan pasien dengan kepesertaan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional)/ BPJS Kesehatan. Pelayanan yang diberikan berupa pelayanan di dalam gedung dan diluar gedung.

d. Keuangan

Operasional Kegiatan di BKMM Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung pembiayaan dari dana daerah dimana kegiatannya tertuang dalam RKA APBD I. Terkait kegiatan pelayanan kesehatan mata yang diberikan,. Semua biaya hasil pelayanan di setorkan ke Kas Daerah (teribusi jasan umum). Dan 40% dari setoran diterima dari Kas Daerah sebagai jasa pelayanan yang diberikan berdasarkan indeks.

e. Sarana dan Prasarana

Peralatan yang ada pada BKMM Prov. NTB berasal dari pengadaan APBD dan sebagian besar hibah dari LSM/NGO. Dengan alat yang dimiliki saat ini yang cukup memadai maka pelayanan kesehatan mata pada masyarakat khususnya untuk operasi katarak dapat dilayani dengan baik.

Dalam rangka melaksanakan Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan dan Kebutaan (PGPK), dilakukan beberapa kegiatan diantaranya:

  1. Melakukan pelayanan kesehatan mata, serta operasi bidang kesehatan mata, di dalam gedung maupun di luar gedung.
  2. Penempatan dokter residen spesialis mata, di dalam gedung maupun di luar gedung.
  3. Melakukan pembinaan terhadap beberapa puskesmas di kabupaten / kota yang di jadikan semacam satelit untuk kegiatan kesehatan mata.
  4. Menambah fasilitas: gedung dan peralatan medis maupun non medis.
  5. Mengirim tenaga untuk pelatihan / seminar dalam rangka peningkatan kompetensi ketengaan di bidang teknis medis maupun manajemen.

Namun demikian untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai, Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan melalui kegiatan pelayanan langsung pada masyarakat. Memperkuat manajemen dan infrastruktur.

Pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan mata bagi seluruh masyarakat Nusa tenggara Barat. Program ini bertujuan untuk memberdayakan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan prilaku hidup sehat dan mengembangkan upaya  kesehatan yang bersumber masyarakat yaitu:

  • Memberikan penyuluhan / sosialisasi pada saat pelayanan kesehatan mata, baik dalam gedung maupun luar gedung terhadap individu maupun keluarga.
  • Melakukan sosialisasi pada saat skirinning terhadap individu, keluarga, maupun kelompok
  • Melaksanakan sosialisasi melalui leaflet maupun poster.
  • Pemeriksaan terhadap anak–anak panti, dan penjaringan terhadap murid sekolah dasar.

Hal tersebut mempunyai dampak yang langsung dirasakan oleh Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu jumlah kunjungan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk melaksanakan program pemberdayaan ini agar lebih baik, maka perlu direncanakan perluasan sosialisasi melalui media elektronik serta dilakukan secara kontinyu atau terus menerus.

Mata adalah salah satu indera yang penting bagi manusia, melalui mata manusia menyerap informasi visual yang digunakan untuk melaksanakan berbagai kegiatan. Namun gangguan terhadap penglihatan banyak terjadi, mulai dari gangguan ringan hingga gangguan yang berat yang dapat mengakibatkan kebutaan. Upaya mencegah dan menanggulangi gangguan penglihatan dan kebutaan perlu mendapatkan perhatian.

Untuk menangani permasalahan kebutaan dan gangguan penglihatan, WHO membuat program Vision 2020 yang direkomendasikan untuk diadaptasi oleh negara-negara anggotanya. Vision 2020 adalah suatu inisiatif global untuk penanganan kebutaan dan gangguan penglihatan di seluruh dunia.

Sebagai titik awal perencanaan program penanggulangan kebutaan dan gangguan penglihatan yang direkomendasikan oleh WHO melalui Vision 2020 adalah ketersediaan data mengenai keadaan kebutaan dan gangguan penglihatan di suatu wilayah atau negara melalui metoda survei yang dapat diandalkan.

Ketersediaan data ini sangat penting agar program penanganan kebutaan dan gangguan penglihatan dirancang berdasarkan permasalahan yang muncul di masyarakat sehingga dapat dilakukan perencanaan program yang efektif dan efisien. Pada dokumen WHO, WHA 66.4 tahun 2013, Menuju Universal Eye Health 2014-2019, terdapat tiga indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemajuan kesehatan mata di tingkat nasional di suatu negara, yaitu:

  1. Prevalensi Kebutaan dan gangguan penglihatan
  2. Jumlah tenaga kesehatan mata
  3. Jumlah operasi katarak, yang dapat berupa angka CSR (Cataract Surgical Rate) atau CSC (Cataract Surgical Coverage).

Ketiga indikator ini merupakan target global dan telah ditetapkan pula dalam action plannya bahwa penurunan prevalensi gangguan penglihatan (yang dapat dicegah) mencapai 25% di tahun 2019.

Sebaran proporsi kebutaan menurut provinsi di Indonesia (Riskesdas 2007) menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat menduduki urutan ke 7 (tujuh) dengan tingkat kebutaan 1,1 %, dan menurut hasil Survey Rapid Assesment of Avoidable Blindness (RAAB) yang dilaksanakan pada tahun 2014 di 10  Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat menunjukkan angka kebutaan sebesar 4%, angka ini diatas rata-rata tingkat kebutaan Nasional 1,5%.

Berdasarkan Hasil Survey Gangguan Penglihatan dan Kebutaan Nasional tahun 2014 Incidence Rate (angka kejadian) Kebutaan Katarak adalah 4 % di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada tahuin 2016 ini diperkirakan terdapat 190,952 Kasus katarak.

Program penanggulangan  gangguan penglihatan  dan kebutaan di Provinsi NTB dimulai seiring berdirinya UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat Tahun 2000. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan terus dilakukan termasuk pembenahan-pembenahan dalam operasional kegiatan pelayanan, bentuk pelayanan yang telah diberikan adalah pelayanan dalam gedung dan pelayanan luar gedung.

Jumlah kunjungan masyarakat dalam pelayanan kesehatan mata terus meningkat. Akan tetapi peningkatan ini masih belum dapat menanggulangi backlog kejadian kebutaan karena adanya keterbatasan baik tenaga, sarana dan prasarana pendukung pelayanan.

Penyebab kebutaan di Provinsi NTB sebesar 4% masih didominasi karena Katarak (hasil RAAB survey tahun 2014 terdapat 78%). Angka kebutaan yang tinggi tersebut bukan lagi merupakan  masalah medis atau masalah kesehatan  masyarakat semata, melainkan  telah menjadi  masalah sosial,  yang juga berkaitan dengan pengetahuan masyarakat,  keterbatasan sarana dan sumber daya kesehatan serta lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang perlu ditangani secara  komperhensif baik secara  lintas program, lintas sektoral, serta melibatkan  masyarakat luas.

Kegiatan dalam rangka peningkatan program penanggulangan gangguan penglihatan dan menurunkan angka kebutaan oleh karena katarak, diupayakan  dengan strategi antara lain :

  1. Meningkatkan mutu pemerataan pelayanan melalui kegiatan pelayanan langsung kepada masyarakat di dalam, maupun di luar gedung.
  2. Memperkuat manajemen dan infrastruktur melalui pengiriman pelatihan / seminar ketenagaan, baik dari segi teknis medis, maupaun dari segi manajemen untuk memperkuat kompetensi tenaga serta mengusulkan tenaga maupun sarana (peralatan dan gedung).
  3. Meningkatkan advokasi di tingkat provinsi maupun kabupaten / kota melalui advokasi anggaran kepada instansi terkait di provinsi maupun di pusat melalui dana APBD provinsi maupun APBN, serta advokasi di kabupaten / kota untuk ”sharing” dana dalam penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan karena katarak.
  4. Meningkatkan koordinasi dan kerja sama lintas program dan sektor melalui kerja sama dengan perguruan tinggi bidang kesehatan, baik negeri maupun swasta, dan
  5. Menggalang kemitraan dengan LSM yang peduli dengan kesehatan mata.

Upaya mencapai  Visi dan Misi Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan merata salah satunya dengan strategi mendekati sasaran maupun di puskesmas yang terintegrasi dengan Program Penanggulangan Gangguan Penglihatan  dan Kebutaan (PGPK) mutlak harus dilaksanakan jika ingin hasil yang lebih baik, stidaknya mengurangi angka  “Back Log” Katarak melalui berbagai kegiatan direncanakan yaitu  :

a. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan:

  1. Meningkatkan Pengetahuan dan Ketrampilan petugas dalam memberikan pelayanan kesehatan mata
  2. Meningkatkan kualitas peralatan Medis penunjang pelayanan kesehatan mata melalui penyediaan alat dan melakukan pemeliharaan peralatan
  3. Konsultasi dan bimtek

b. Meningkatkan akses jangkauan pelayanan :

  1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan mata yang bermutu dan merata melalui pelayanan di dalam gedung dan luar gedung
  2. Meningkatnya jumlah pelayanan Operasi Katarak
  3. Melakukan bimbingan tehnis pelayanan kesehatan mata ke Kabupaten/Kota se NTB

c. Meningkatkan mutu dan pemerataan pelayanan melalui kegiatan pelayanan langsung pada masyarakat

d. Memperkuat manajemen dan infrastruktur

e. Meningkatkan kemandirian masyarakat dalam mencegah penyakit mata dan gangguan kebutaan :

  1. Memberikan penyuluhan / sosialisasi pada saat pelayanan kesehatan mata, baik dalam gedung maupun luar gedung terhadap individu maupun keluarga.
  2. Melakukan sosialisasi pada saat skirinning terhadap individu, keluarga, maupun kelompok
  3. Melaksanakan sosialisasi melalui leaflet maupun poster.
  4. Pemeriksaan terhadap anak – anak panti, dan penjaringan terhadap murid sekolah dasar.

f. Mengembangkan sumber daya manusia

g. Membangun kemitraan dalam pelayanan kesehatan mata. Ada beberapa faktor yang berdampak negatif terhadap kesehatan mata antara lain:

  1. Kemajuan teknologi elektronik
  2. Kemajuan teknologi makanan siap saji sehingga asupan makanan terhadap kebutuhan untuk kesehatan mata jadi berkurang.
  3. Umur harapan hidup meningkat sehingga penyakit degenaratif akan meningkat pula, misalnya penyakit Katarak.

Akibat dari hal tersebut, kebutuhan pengobatan penyakit mata terjadi peningkatan. Fenomena ini bisa dilihat dari cakupan pelayanan di BKMM dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah. (Trend meningkat terus dari tahun ke tahun).  Hal tersebut tidak bisa ditanggulangi secara mandiri oleh BKMM, melainkan perlu adanya partisipasi masyarakat, kelompok pemerhati, instansi terkait (swasta maupun negeri), serta LSM dan lain–lain.

Saat ini BKMM sudah berusaha untuk mencari partner kerja sama atau kemitraan dengan antara lain:

  • Badan Kerjasama Penyelenggara Jaminan Kesehatan Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat.
  • JKN /BPJS Kesehatan
  • Universitas Mataram
  • AKPER Yarsi
  • RPPSA Putra Utama Narmada
  • Universitas Brawijaya Malang
  • Sedang dalam penjajakan untuk kerja sama dengan UNIZAR

Pelayanan kesehatan mata dilakukan di dalam dan luar gedung. Pelayanan dalam gedung di berikan kepada pasien umum maupun dengan jaminan kesehatan (JKN/BPJS kesehatan). Sedangkan kegiatan di luar gedung dilakukan melalui kegiatan bhakti sosial.

Adapun implementasi nya dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Pelayanan Dalam Gedung

Pemberian pelayanan kepada masyarakat yang berkunjung di Balai Kesehatan Mata Masyarakat (BKMM) dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau SOP.

Pelayanan diberikan oleh tenaga profesional yang telah memiliki ketrampilan khusus dalam menangani penyakit terkait kesehatan mata. Adapun bentuk pelayanan dalam gedung adalah:

  • Pelayanan Loket (pelayanan untuk peserta JKN dan umum)
  • Pelayanan Rekam Medis
  • Pelayanan Refraksi
  • Pelayanan pemeriksaan mata, diagnose dan terapi oleh dokter umum dan dokter spesialis
  • Pelayanan perawatan di rawat jalan
  • Pelayanan pemeriksaan khusus untuk menunjang diagnosa, seperti pelayanan tonometri, dll
  • Pelayanan informasi (penyuluhan)
  • Pelayanan pre operasi
  • Pelayanan operasi
  • Pelayanan pasca operasi
  • Pelayanan laboratorium
  • Pelayanan farmasi
  • Pelayanan kehumasan
  • Pelayanan rujukan
  • Pelayanan rawat inap
  • Pelayanan administrasi pelayanan (Rekam Medis)

b. Pelayanan Luar Gedung

Pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan pelayanan di luar gedung (mengunjungi Kabupaten/Kota) dilaksanakan sesuai dengan prosedur atau SOP. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan saat ada kegiatan Bhakti Sosial.

Pelayanan diberikan oleh tenaga profesional yang telah memiliki ketrampilan khusus dalam menangani penyakit terkait kesehatan mata. Adapun bentuk pelayanan di luar gedung adalah:

  • Pelayanan Skrining
  • Pelayanan operasi
  • Pelayanan administrasi

Ketersediaan Tenaga di BKMM :

  • Dokter Spesialis Mata                 : 2 orang
  • Dokter umum                               : 3 orang (sedang pendidikan spesialis 2 orang)
  • Apoteker                                        : 1 orang
  • Asisten Apoteker                          : 1 orang
  • Perawat                                          : 20 orang
  • Analis kesehatan                          : 1 orang
  • Refraksionis                                  : 2 orang
  • Sarjana Kesehatan Masyarakat : 2 orang
  • SMA/sederajat                              : 14 orang
  • SMP/sederajat                              : 2 orang