Hepatitis B dan C merupakan masalah kesehatan masyarakat di dunia termasuk Indonesia. Hepatitis B dan C dapat bersifat akut dan kronis serta menular, dan apabila sudah kronis dapat menyebabakan kerusakan hati kemudian menjad kanker hati. Pemeriksaan HbsAg adalah salah satu cara untuk mengetahui seseorang menderita hepatitis atau tidak. Hasil Riskesdas 2013 menunjukkan bahwa prevalensi HbsAg pada penduduk >15 tahun adalah 7,1%, sedangkan pada kelompok umur <15 tahun adalah 4,2%. Sedangkan prevalensi Hepatitis C sebesar 1,01%. Kondisi ini merupakan masalah besar bagi Indonesia termasuk Provinsi NTB yang endemis hepatitis.
Beberapa upaya untuk memutus atau mencegah terjadinya hepatitis dengan efektif adalah melalui upaya imunisasi pada bayi baru lahir. Sedangkan untuk bayi yang lahir dari ibu dengan HbsAg reaktif, selain pemberian HBO, pelu juga diberikan obat HBIG <24 jam untuk melindungi bayi dari transmisi perinatal maupun yang terjadi pada saat proses persalinan.
Dalam rangka pemutusan mata rantai penularan hepatitis terutama hepatitis B dan C, peningkatan kualitas hidup, penurunan angka kesakitan dan kematian akibat hepatitis maka diperlukan upaya-upaya serius, antara lain melakukan deteksi dini terutama pada ibu hamil atau kelompok beresiko tinggi lainnya dengan dukungan dari pemangku kebijakan dan lintas sector. Salah satu cara untuk meraih dukungan para pembuat dan pemngambil kebijakan serta stake holder adalah melalui sosialisasi dan advokasi. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi selaku leading sektor urusan kesehatan di Provinsi NTB mengadakan pertemuan dalam rangka sosialisasi dan advokasi penyakit hepatitis.
Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk mendapat dukungan para pengambil kebijakan, lintas sektor, lintas program terkait, organisasi profesi dan perwakilan anggota masyarakat lainnya terkait penyakit hepatitis. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Grand Legi selama 3 hari dari tanggal 26 s.d. 28 April 2017. Peserta berjumlah 91 orang terdiri dari kepala bidang, kepala seksi dan pengelola program hepatitis kabupaten/kota Se-NTB dan lintas sektor antara lain Bappeda, IBI dan RS. Kegiatan diisi dengan pemaparan dari narasumber,yang berasal dari Subdit Hepatitis dan ISP Kemenkes RI, dan narasumber provinsi sebanyak 5 orang yakni Ka.Dikes Prov.NTB, Kabid P3KL Dikes Prov NTB, BLKP dan Kalibrasi, pengelola program hepatitis dan IDAI.
Dalam rencana tindak lanjut disepakati bahwa dinas kesehatan prov.NTB bersama dengan lintas sektor melakukan advokasi pembiayaan terutama bagi pelaksanaan Deteksi Dini Hepatitis B (DDHB) ibu hamil dan menjadikan pelaksanaan DDHB bumil sebagai program rutin yang dianggarakan; bersama-sama dengan lintas program melakukan penghitungan sasaran terutama ibu hamil; penghitungan kebutuhan rapid test HBsAG dan HBIg serta pembiayaannya; RSU ikut berperan aktif dalam pelayanan vaksin HBIg; serta sosialisasi pelaksanaan DDHB ibu hamil di Puskesmas.
Semoga sosialisasi ini menjadi salah satu langkah besar dalam pencegahan atau mengurangi kejadian hepatitis terutama di Provinsi NTB