Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Balai Labkes, Pengujian dan Kaliberasi Gelar Kegiatan Remote Assesment Guna Tingkatkan Mutu Pelayanan

Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) milik Dinas Kesehatan Provinsi NTB baru saja melaksana Remote Asesmen yang dilakukan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) pada tanggal 29-30 November 2021. KAN menunjuk tiga orang asesor akan menilai di Bidang Manajemen, Bidang Mikrobiologi Lingkungan dan Bidang Kimia Kesehatan sesuai dengan standard yang diterapkan BLKPK yaitu ISO/IEC 17025/2017. Parameter pada Bidang Mikrobiologi Lingkungan yang diajukan adalah Fecal Coli dan Total Coliform pada air sungai, air bersih dan air limbah. Sedangkan komoditas untuk Bidang Kimia Kesehatan antara lain air sungai dan sejenisnya, air danau dan sejenisnya, air sumur, air untuk keperluan higien sanitasi dan air hemodialisa yang parameternya disesuaikan dengan peraturan terkait komoditas tersebut.

Kegiatan Asesmen ini merupakan forum komunikasi dan konsultasi antara laboratorium kesehatan dengan badan/lembaga akreditasi yang akan memberikan saran perbaikan atau rekomendasi untuk meningkatkan mutu pelayanan laboratorium kesehatan melalui pencapaian standar yang ditentukan. Selain itu melalui evaluasi sendiri (audit internal/self assement) laboratorium dapat mengetahui komponen yang berada dibawah standar yang perlu diperhatikan dan ditingkatkan. Hal ini akan membantu peningkatan kesadaran laboratorium dalam memahami kepentingannya upaya peningkatan mutu pelayanan laboratorium.

Jika telah menyelesaikan proses akreditasi ini maka BLKPK akan memperoleh sertifikat Akreditasi yang berlaku selama 5 tahun. Status akreditasi ini dapat dijadikan alat untuk memasarkan produk kepada masyarakat luas, merupakan simbol bagi laboratorium kesehatan dan dapat meningkatkan citra dan kepercayaan masyarakat atas laboratorium kesehatan dan dengan adanya kekurangan yang harus diperbaiki, laboratorium kesehatan dapat mengajukan anggaran dan perencanaan kepada pemerintah daerah untuk perbaikan tersebut.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.