Komisi IX DPR RI melaksanakan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa, (19/03/2019) Kunjungan tersebut dalam rangka pengawasan terhadap Ststus gizi buruk dan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH, beserta jajaran. Rombongan yang terdiri dari 11 orang tersebut tiba di Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada pukul 10.00 WITA. Rombongan terdiri dari Dra. Hj. Ermalena, MHS selaku Ketua Tim/Wakil Ketua Komisi Fraksi PPP, Imanuel Eekadius Blugur dari Fraksi PG, Drs. Julianus Pote Leba dari Fraksi PG, DR. Sumarjati Arjoso, SKM dari Fraksi Gerindra, H. Muhammad Iqbal, SE, M.Kom dari Fraksi PPP dan tim. Rombongan di dampingi oleh dr. Kuwat Sri Huduyo, MS sebagai Staf Ahli Hukum Kesehatan, Ir. Doddy Izwardy, MA Direktur Gizi Masyarakat, Lita Renata Sianpiar, SKM, E.pid Kasubdit Filariasis dan Kecacingan Ditjen P2P, dr. R. Maliki Arif Budiyanto, SKM Kepala Bagian Perencanaan Strategis dan Program Biro Perencanaan dan Anggaran, Okta Iskandaria, SE, MPH Kepala Sub Bagian Evavor APBN II Biro Perencanaan dan Anggaran.
|
|
|
|
Dra. Hj. Ermalena , MHS dalam sambutanya menjelaskan, dari hasil kunjungan ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi komisi IX DPR RI kepada mitra kerja, terutama Kementrian Kesehatan, BKKBN, dan BPJS Kesehatan untuk melakukan upaya-upaya yang terpadu agar angka gizi buruk dan stunting di Indonesia dan Provinsi NTB dapat ditekan.
selain menyoroti masalah stunting dan gizi buruk, tim Komisi IX juga mengingatkan agar upaya promotif dan preventif di tingkat masyarakat lebih diperhatikan, mengingat angka PTM (penyakit tidak menular) seperti Hipertensi dan Diabetes meningkat di NTB.
Sebagaimana diketahui provinsi NTB merupakan daerah dengan permasalahan Status Gizi Buruk dan Stunting selama bertahun-tahun. Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, NTB menempati posisi ke-2 terendah di Indonesia untuk status Gizi buruk dan Gizi Kurang dengan proporsi 29,5% , angka tersebut diatas angka proporsi Indonesia yaitu: 19,6% pada tahun 2013 dan 17,7% pada tahun 2018.
Dalam paparannya Kelapa Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH menjelaskan Pemerintah Daerah Provinsi NTB telah melaksanakan program-program dalam upaya percepatan penurunan masalah gizi buruk dan stunting di Provinsi NTB dengan melibatkan lintas program, lintas sektor. Melalui Program Generasi Emas NTB dan Program Aksi Seribu Hari (ASHAR) dengan pembentukan kader-kader serta melibatkan mahasiswa dengan sasaran keluarga miskin yang memiliki ibu hamil dan/atau anak dalam periode 1000 Hari Pertama Kehidupan.
|
|
|
|
Lanjut beliau, Program ASHAR ditujukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dalam seribu hari pertama kelahiran bagi ibu hamil dan balita, serta meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi ibu hamil, bayi dan anak sampai dengan umur 2 (dua) tahun. Dengan melaksanakan Posyandu Keluarga yaitu gabungan antara Posyandu ibu anak, Posbindu/Remaja dan Posyandu Lansia serta terintegrasi dengan BKB dan PAUD dalam 1 wilayah desa/kelurahan sebagai realisasi dari Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga PIS-PK.
Melalui program-program tersebut Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil menurunkan angka status gizi buruk dan stunting di Provinsi NTB. kendati demikian masih diperlukan upaya maksimal seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama memerangi permasalahan tersebut agar Provinsi NTB bisa bebas dari permasalahan gizi buruk dan stunting
Pertemuan ditutup dengan acara pemberian cindra mata antara Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan Komisi IX DPR RI yang di lanjutkan dengan acara makan bersama
|
|
|
|
|
|
|
|