MONITORING PENGELOLAAN LIMBAH TINJA DAN LIMBAH RUMAH TANGGA (DOMESTIK) TERPUSAT OLEH POKJA AMPL PROVINSI DI SUMBAWA BARAT

Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pokja AMPL NTB) bersama Pokja AMPL Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), telah melaksanakan join monitoring dengan bantuan teknis dari Mitra Samya yang didukung UNICEF.

Burhanudin Harahap, ST selaku kabid cipta karya pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Permukiman (DPUPRPP) Kabupaten Sumbawa Barat selaku pihak yang ikut bertanggung jawab dalam kegiatan Pokja membeberkan, jika telah dilaksanakan kegiatan join monitoring dalam ruang rapat Bappeda KSB dengan menghadirkan perwakilan Pokja AMPL NTB, PF SMS UNICEF, Mitra Samya, Pokja AMPL KSB.

Dibeberkan Burhanudin, pada kegiatan monitoring tersebut langsung dipimpin Kepala Bappeda KSB, drh Hairul, MM dengan diawali pemaparan kondisi eksisting sanitasi KSB kemudian pengisian instrument monitoring yang difasilitasi oleh PF SMS UNICEF. “Aspek-aspek yang dimonitor antara lain kelembagaan, regulasi, infrastruktur, perencanaan, pendanaan, pemeliharaan dan operasional,” lanjutnya.

Tim POKJA AMPL dalam kesempatan tersebut memberikan simulasi dalam mengisi tool Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) untuk air limbah Rumah Tangga dan Limbah Tinja yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat sekali gus menjadi contoh dalam mengisi form tool tersebut sehingga dapat melihat hasil dalam pengelolaan limbah yang ada. Di lanjutkan dengan pembahasan perjalanan pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa Barat dalam mengkawal pelaksanaan BASNO sampai menjadi Kabupaten yang sudah Bebas Buang Air Besar Smmbarang Tempat.  Kemudian di lanjutkan dengan kunjungan lapangan untuk melihat Sistem Pengolahan Air Lilmbah Dosmestik  dan Sistem Pengeloahan Air Limbah Terpusat, Kunjungan monitoring juga dilakukan ke IPAL di Desa Menala dibangun dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Sanitasi, termasuk beberapa lokasi lainnya.

Sebagai informasi penting, dari rangkaian kegiatan monitoring tersusun rekomendasi, diantaranya, perlunya peningkatan kapasitas kepada Kelompok Pengguna dan Pemelihara (KPP) dari IPAL supaya bisa mengkoordinir iuran warga dan pemeliharaan. Selain itu perlu juga regulasi berupa Peraturan Daerah dan regulasi terutama turunannya ditingkat desa / kelurahan tentang pengelolaan air limbah rumah tangga untuk memperkuat pelaksanaan sanitasi layak dan sanitasi aman. Persoalan kelembagaan terhadap sarana yang di bangun akan menjadikan lemahnya proses perjalanan pengelolaan kedepan sehingga kesinambungan dan berkelanjutan tidak berjalan seperti yang di harapkan karena dampak dari lemahnya demand / rasa butuh dari hasil pemberdayaan masyarakat pada kelembagaan yaitu masih berharap terus adanya bantuan untuk penambahan sambungan rumah. Harapan dari Pengelolaan oleh masyarakat SPALD/ SPALD sehingga masyarakat secara bersama sama mampu menyelesaian persoalan sambungan dari rumah yang telah masuk dalam perencanaan bersama dalam menangani limbah mereka yaitu limbah domestic (grey water) dan Limbah Tinja (Black water). Persoalan limbah tinja akan meningkatan kualitas terhadap capaian BASNO yang telah dicapai pada tahun 2017 oleh Kabupten Sumbawa Barat. Metode ini lebih efektif dibandingkan dengan metode MCK plus yang masyarakat tidak perlu keluar rumah untuk buang air besar kesarana bersama yang dibangun diluar rumah.

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook