NTB Raih Penghargaan Capaian UHC (Universal Health Coverage) dari BPJS Kesehatan

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB damping Pj. Sekda NTB menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan, Senin (4/3/2024)

Pemerintah Daerah Provinsi NTB meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan atas komitmennya dalam mencapai cakupan kepesertaan BPJS. Capaian Provinsi NTB dalam kepesertaan BPJS melebihi target nasional.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS menyampaikan bahwa cakupan BPJS Provinsi NTB sebesar 97,51 di atas target nasional yaitu 95%. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutannya. Untuk mendukung capaian tersebut Pemerintah Provinsi NTB tengah berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan di NTB dengan penguatan SDM dan usulan penambahan jumlah fasilitas kesehatan hingga tahun 2028 khususnya di Pulau Sumbawa.

Apa yang dicapai Pemprov NTB tersebut mendapat aspresiasi dari Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes yang turut hadir dalam kegiatan tersebut. ”Pada pagi ini kita mengapresiasi komitmen terhadap masyarakat NTB dengan 10 Pemerintah Daerahnya telah memberikan cakupan yang sudah melampai 95%” atas capaian tersebut Dr. Mahlil mendorong Pemerintah Provinsi NTB untuk mengimbangi kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat terutama ketersediaan layanan kesehatan dan SDM.

Lebih lanjut dr. Mahlil menjelaskan dibalik capaian yang membanggakan tersebut terdapat tantangan – tantangan yang masih harus di hadapai oleh Pemerintah Provinsi NTB, mulai dari sisi kepesertaan, dari capaian 97,51% tersebut yang aktif hanya mencapai 78%, masih terdapat 20% diantaranya tidak aktif dan tidak bisa mengakses layanan kesehatan. dr. Mahlil mengharapkan peserta aktif di NTB setidaknya dapat mencapai 85% dari total capain UHC yang dicapai.

”Tantangan kedua adalah anggaran, bagaimana pemerintah daerah dapat menganggarkan secara rutin untuk mengcover BPJS Kesehatan, tantangan lainnya adalah validitas data dimana masih ditemukan data peserta yang tidak valid, sebagi contoh terdapat peserta aktif di data padahal yang bersangkutan sudah meninggal dunia, untuk itu validitas data harus dapat dijamin oleh Pemerintah Daerah”. Ujarnya

Piagam Penghargaan Capaian UHC Provinsi NTB diserahkan langsung oleh Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko BPJS Kesehatan Dr. dr. Mahlil Ruby, M.Kes kepada Pemerintah Provinsi NTB yang diwakili oleh Pj. Sekda NTB Ibnu Salim S.H., M.Si, CGCAE sekaligus menjadi penutup kegiatan tersebut.  

#UHC #UHCNTB #BPJSKesehatan #JKN #Fasyankes #NTBMajuMelaju #NTBSehatdanCerdas #PemprovNTB #DinasKesehatan #DinKesProvNTB #DinkesNTB #SahabatSehat #HumasSehat #SalamSehat