Mataram, 07 Agustus 2017
Penyakit Tidak Menular (PTM) berpotensi besar menghambat pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target MDGs karena tingginya biaya yang harus dikeluarkan Negara untuk mengobati PTM. PTM adalah isu kedua setelah HIV/AIDS (tahun 2002) yang akan diangkat pada level global di UN agar mendapat perhatian dan komitmen politik dari Pemerintah untuk menanggulanginya. PTM dapat dicegah, sehingga setiap daerah dihimbau agar memprioritaskan program pencegahannya.
PTM mengakibatkan 36 juta kematian di dunia, hampir 80% kematian akibat PTM terjadi di negara- negara berpenghasilan rendah dan sedang. Hasil Riskesdas tahun 2013 menunjukan tingginya prevalensi penyakit tidak menular di Indonesia, seperti hipertensi (25,8 %), penyakit sendi (24,7 %), cedera lalu lintas darat (47,7 %), penyakit jantung (1,5 %), asma (4,5 %), diabetes melitus (2,1 %), stroke (12,1 ‰) dan kanker/tumor (1,4 ‰).
Untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat Penyakit Tidak Menular tersebut, Direktorat Pencegahan dan Pengendalian PTM (P2PTM) telah melakukan berbagai upaya kegiatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di masyarakat dan fasilitas pelayanan kesehatan. Selain itu Kementerian Kesehatan memasukkan beberapa indikator peningkatan pengendalian PTM seperti prevalensi tekanan darah tinggi, prevalensi obesitas penduduk 18 tahun +, persentase merokok penduduk usia ≤ 18 tahun dalam Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Indikator lainnya adalah persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu, persentase desa / kelurahan yang melaksanakan kegiatan Posbindu PTM, persentase perempuan usia 30- 50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara, persentase Kab/Kota yang melaksanakan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), minimal 50% sekolah, dan persentase dan Kab/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama.
Pogram unggulan Direktorat Pencegahan dan Pengendalian PTM (P2PTM) seperti CERDIK (kegiatan posbindu PTM di sekolah, tempat kerja, Jemaah haji, lapas/rutan, PO bus, terminak, kampung nelayan), pelayanan PTM terpadu (PANDU) di FKTP (Hipertensi-DM terpadu, IVA-IMS-KB terintegrasi, TB-DM terintegrasi dan Pendekatan praktis Penyakit Paru), Pembatasan konsumsi gula, garam dan lemak, upaya berhenti merokok dan surveilans faKtor risiko PTM diharapkan dapat mendukung pencapaian indikator RPJMN tersebut.
Untuk melaksanakan program unggulan tersebut, dibutuhkan dukungan SDM yang kompeten terutama di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Pelatihan adalah salah satu cara meningkatkan kompetensi SDM Kesehatan, oleh karena itu Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui dukungan dana Dekon melaksanakan pelatihan bagi dokter dan tenaga perawat di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama/FKTP. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pelatihan tersebut, disusun kurikulum dan modul pelatihan teknis Pelayanan Terpadu (PANDU) PTM di FKTP sehingga semua tenaga kesehatan melaksanakan Pelayanan Terpadu Penyakit Tidak Menular (PANDU PTM).
Pelatihan PANDU PTM kali ini diikuti oleh Kepala Puskesmas, dokter, perawat, pengelola PTM kab/kota yang sudah pernah mengikuti pelatihan Posbindu. Peserta berjumlah 20 orang dari 10 kabupaten/kota se-NTB. Tujuan spesifik dari pelatihan ini adalah para pengambil kebijakan (kepala Puskesmas/dokter) mampu berperan dalam upaya pencegahan dan pengendalian PTM serta melakukan surveilans terpadu PTM di FKTP. Pelatihan dilaksanakan selama 6 (hari), mulai tanggal 17-22 Juli 2017 di Hotel Grand Legi Mataram dengan narasumber berasal dari Direktorat P2PTM Kemenkes RI dan pengajar provinsi. Selain teori, dilaksanakan juga praktek lapangan ke 2 (dua) Puskesmas yakni Puskesmas Gunungsari dan Banyumulek. Diharapkan tenaga yang telah dilatih dapat memberikan kontribusi dan menjadi motor penggerak Pelayanan Terpadu PTM di wilayahnya masing-masing dan menyebarkan ilmunya ke semua Puskesmas di kabupaten/kota masing-masing…MARI MELAKSANAKAN PANDU PTM DEMI MEWUJUDKAN MASYARAKAT NTB YANG SEHAT.
Foto Kegiatan :
