Percepat Implementasi SATUSEHAT, Dinkes NTB Selenggarakan Bimtek Sistem Informasi Kesehatan
Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui program Data Informasi dan Litbangkes melakukan bimbingan teknis dan pendampingan Sistem Informasi Kesehatan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok. Kegiatan ini dilkasanakan sejak 20 hingga 30 Agustus 2024.
Bimtek ini bertujuan untuk mengetahui fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) yang telah memiliki Rekam Medis Elektronik (RME), sudah terintegrasi dan sudah terkoneksi dengan Platform SATUSEHAT beserta masalah atau kendala yang dihadapi.
Fasyankes yang dimaksud meliputi Puskesmas, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, Klinik, Tempat Praktek Mandiri Tenaga Kesehatan, Unit Trasnfusi Darah dan Apotek.
Hingga Agustus 2024, jumlah fasyankes di Provinsi NTB yang sudah terkoneksi dan mengirim data ke SATUSEHAT masih sangat rendah yaitu 30,11 persen dari 1.013 fasyankes, baik milik pemerintah maupun swasta.
Berdasarkan data tersebut, untuk Puskesmas yang terkoneksi dengan SATUSEHAT telah mencapai 93,22 persen dan Rumah Sakit 80 persen, sehingga yang masih perlu penguatan dan pendampingan adalah fasyankes lain di luar Puskesmas dan Rumah Sakit, seperti Laboratorium Kesehatan, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan, Hj. Tuti Herawati, S.SiT, MPH., menyampaikan bahwa dalam mempercepat implementasi SATUSEHAT di Kabupaten/Kota perlu penguatan koordinasi antara Bidang Pelayanan Kesehatan, bagian SDMK dan juga bagian Data Informasi yang mengawal dalam hal teknologinya.
Beliau juga menyampaikan perlu ditingkatkan penyebaran informasi terkait tatacara agar fasyankes dapat terkoneksi dengan SATUSEHAT dan melakukan pendampingan secara penuh kepada fasyankes, terutama Laboratorium Kesehatan, Klinik dan Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan.
Selain melakukan bimbingan teknis terkait implementasi SATUSEHAT, dilakukan juga pendampingan terkait pemanfaatan Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) sebagai wadah untuk menyampaikan hasil monitoring pelaksanaan Integrasi Layanan Primer (ILP) di Puskesmas.
Dilakukan pula pendampingan analisis data kesehatan secara umum, yaitu analisis data kesehatan menggunakan satu variabel yang menggambarkan variabel epidemilogi seperti perbandingan tempat, waktu dan orang. Sementara untuk memperkaya analisis dapat menggunakan dua variabel untuk analisis korelasi dan analisis kuadran.
Sebagai wujud akuntabilitas pelayanan publik, penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik maupun kepada atasan/pimpinan unit pelayanan instansi pemerintah. Bentuk pertanggung jawaban publik itu diantaranya terbitnya profil kesehatan kabupaten/kota yang merupakan rapor pembangunan kesehatan di masing masing kabupaten/kota.
Dinas Kesehatan Provinsi mengingatkan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk segera menerbitkan Profil Kesehatan dan mempublikasikan pada website Dinas masing-masing.
Dalam waktu dekat, kegiatan bimbingan teknis Sistem Informasi Kesehatan ini juga akan dilakukan di Kabupaten/Kota yang ada di Pulau Sumbawa. Bimbingan teknis/pendampingan ini, diharapkan dapat meningkatkan persentase fasyankes yang terkoneksi dengan SATUSEHAT di Provinsi Nusa Tenggara Barat.