Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

PERTEMUAN EVALUASI DAN PENYELARASAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) KESEHATAN TINGKAT PROVINSI NTB

Mataram, 24 Oktober 2018. Pertemuan Evaluasi dan Penyelarasan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kesehatan di selenggrarakan di Hotel Grand Legi Mataram, pertemuan tersebut berlangsung sejak tanggal 21 – 24 Oktober 2018 dan diikuti oleh perwakilan peserta  dari  Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota,  Rumah Sakit Umum Daerah dan Provinsi se NTB serta OPD lintas sektor lintas program yang terkait.

Adapun pertemuan tersebut merupakan tahap  evaluasi dan pengumpulan data / informasi tentang implementasi kebijakan DAK yang meliputi pengelolaan dana, pelaksanaan serta hambatan-hambatan yang ditemui oleh kabupaten/kota dalam pelaksanaannya. Dana Alokasi Khusus (DAK) diprioritaskan untuk mendanai kegiatan fisik dan dimanfaatkan juga untuk pengadaan non fisik, baik di tingkat pelayanan dasar maupun rujukan. Sehingga berpengaruh terhadap struktur pembiayaan pelayanan kesehatan. 

Hasil evaluasi DAK akan berpengaruh terhadap alokasi dana untuk tahun berikutnya, artinya semakin banyak sisa anggaran dari alokasi dana di tahun berjalan maka akan mempengaruhi besaran alokasi dana di tahun berikutnya. Oleh sebab itu setiap kabupaten diharapkan dapat merealisasikan DAK dengan tepat sesuai dengan program yang telah direncanakan. Untuk tahun 2019 rancangan pagu alokasi DAK kesehatan direncanakan naik 2 kali lipat dari tahun 2018. Tentu saja hal tersebut menjadi angin segar bagi Provinsi NTB pasca bencana gempa bumi yang menyebabkan banyak kerusakan fasilitas kesehatan khususnya bagi daerah-daerah terdampak bencana sepeti Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa. 

Adapaun kebijakan alokasi DAK fisik bidang kesehatan provinsi NTB Tahun Anggaran 2019 meliputi :

Reguler 

  1. Pelayanan Kesehatan Dasar
  2. Pelayanan Kesehatan Rujukan
  3. Pelayanan Kefrmasian dan Perbekalan Kesehatan
  4. Keluarga Berencana

Penugasan 

  1. Penurunan Stunting
  2. Pengendalian Penyakit
  3. Pelayanan Kesehatan Rujukan
  4. Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes)

Afirmasi

  1. Penguatan Puskesmas DTPK
  2. Penguatan/Pembangunan RS Pratama

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat dr. Nurhandini Eka Dewi, S.Pa dalam sambutannya menyampaikan ada beberepa hal yang menjadi permasalahan dalam bidang kesehatan di Provinsi NTB diantaranya adalah status gizi buruk masyarakat NTB saat ini masih tinggi di atas rata-rata nasional yaitu mencapai 22.6%, Derajat kesehatan ibu dan anak masih rendah, Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal, terlebih pasca bencana gempa bumi yang mengguncang Lombok dan Sumbawa. dr Eka juga menyebutkan bahwa angka Stunting tahun 2018 justru naik dari kondisi sebelumnya. tentunya semua itu menjadi Pekerjaan Rumah bagi Dinas Kesehatan Provinsi NTB beserta jajarannya. 

Download Materi Pertemuan

Dokumentasi Kegiatan

Paparan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, S.Pa

Kegiatan Ice Breaking di Sela – Sela Pertemuan

Foto Bersama 

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.