PERTEMUAN KOORDINASI PELAYANAN KESEHATAN PASCA GEMPA TINGKAT PROVINSI NTB DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB TAHUN 2018

Mataram, 29 November 2018. Bencana gempa bumi yang melanda pulau lombok dan sumbawa bulan juli hingga agustus 2018 kemarin. menyebabkan kerusakan yang cukup parah khususnya di kabupaten Lombok Utara dan Lombok Timur. Selain menyebabkan korban jiwa gempa tersebut telah melumpuhkan aktifitas ekonomi masyarakat terutama di Kabupaten Lombok Utara. Ribuan rumah warga serta fasilitas kesehatan hancur, hingga saat ini ratusan ribu masyarakat masih tinggal di hunian sementara bahkan masih ada yang tinggal di tenda-tenda pengunsian karena rumah mereka hancur.

Kondisi Pelayanan Kesehatan Pasca Bencana Gempa Bumi Lombok-Sumbawa yang masih memanfaatkan tenda

Pada biadang kesehatan fasilitas vital seperti Pustu, Polindes, Puskesmas hingga Rumah Sakit yang terdampak bencana gempa bumi perlu segera dipulihkan mengingat pentingnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak bencana gempa yang sangat rawan terkena penyakit. Pemerintah sendiri tidak tinggal diam dalam mengatasi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan instruksi langsung kepada pihak-pihak terkait dalam upaya pemulihan situasi pasca bencana khusunya pada bidang layanan kesehatan, bahkan beliau sudah beberapa kali turun ke lapangan untuk memantau secara langsung kondisi penanganan bencana di pulau Lombok dan Sumbawa.

Namun demikian, fokus Pemerintah Pusat terhadap penanganan bencana gempa bumi di Lombok dan Sumbawa terbagi setelah terjadi bencana gempa bumi dan tsunami yang melanda Palu, yang menyebabkan korban jiwa dan kerusakan yang jaul lebih parah dari bencana yang terjadi di Lombok dan Sumbawa. Atas dasar hal tersebut Pemerintah Daerah perlu melakukan antisipasi untuk membantu Pemerintah Pusat dalam penanganan bencana gempa bumi yang melanda Pulau Lombok dan Sumbawa beberapa pekan yang lalu agar proses rehabilitasi dan pemulihan tidak tertunda dan segera terrealisasi khusunya bagi fasilitas kesehatan.

Berkaitan dengan hal tersebut maka pada tanggal 26-28 November 2018 Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan Pertemuan Koordinasi Pelayanan Kesehatan Pasca Gempa Tingkat Provinsi NTB Dinas Kesehatan Provinsi Tahun 2018. Kegiatan tersebut terlaksana dalam rangka evaluasi tahap pemulihan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana gempa bumi di Pulau Lombok dan Sumbawa. Mengingat layanan kesehatan bagi masyarakat merupakan hal yang tidak bisa di tunda-tunda, maka fasilitas pelayanan kesehatan harus mendapatkan prioritas agar dapat melayani kesehatan masyarakat mulai dari fasilitas kesehatan tingkat pertama hingga rujukan secara maksimal. Pertemuan tersebut diikuti oleh peserta dari 10 Kabupaten/Kot meliputi Kepala Bidang Yankes, Kepala Seksi Yakes Primer, Kasubbag Perencanaan dan beberapa puskesmas terdampak gempa. Adapun narasumber melibatkan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Utara, Dinas PUPR Provinsi NTB, Biro Perencanaan Kementerian Kehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Paparan Narasumber Pusat 

Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB memaparkan terkait solusi realisasi pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan yang masih terkendala terkait perbedaan data antar Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang difasilitasi oleh Kementrian Kesehatan RI. Hasil dari pertemuan tersebut akan menentukan arah kebijakan bagi Pemerintah Daerah khusunya Dinas Kesehatan terkait pendanaan pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan yaitu akan di alihkannya pendanaan pembangunan beberapa fasilitas kesehatan dari PUPR ke DAK 2019 Dinas Kesehatan salah satunya pembangunan Puskesmas Sementara Santong Lombok Utara yang sejauh ini belum dikerjakan.

Beberapa hal yang menjadi rekomendasi pertemuan yaitu:

1. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terdampak agar memastikan sumber pembiayaan rehab/rekon/ pembangunan puskesmas, pustu dan poskesdes/polindes sementara maupun permanen
2.  Advokasi dana desa untuk poskesdes/polindes
3.  Inventarisasi rekapitulasi dan monev pembangunan fasyankes
4. Memastikan alkes yang masih berfungsi untuk diamankan (dibersihkan dan penyimpanan dg baik) khususnya alkes laboratorium yg sensitif
5. Kabupaten/kota segera menganggarkan pembangunan puskesmas permanen lengkap dengan IPAL sesuai standar secara bertahap baik dari APBN maupun APBD

Sebagai tindak lanjut pertemuan ini dilakukan koordinasi dalam bentuk diskusi di Kantor Satgas Lak PB Kementerian PUPR di NTB yang diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten yang memerlukan kejelasan terkait proses rehab/rekon fasyankes di wilayahnya. Hasil dari diskusi tersebut antara lain:

1. Kejelasan dan kepastian lokasi rehab/rekon dan pembangunan sementara fasilitas kesehatan di kabupaten/kota terdampak yang dikerjakan oleh Kementerian PUPR
2. Dinas Kesehatan Kabupaten dapat mengusulkan kepada Satgas Lak PB Kementerian PUPR di NTB penambahan/penyempurnaan pengerjaan Puskesmas Sementara untuk kebutuhan pelayanan kesehatan berupa prasarana pendukung seperti : lantai yang di semen halus, Canopi, Toilet, ruang/bangunan untuk sampah B3, parit sekeliling bangunan, dll
3. Beberapa puskesmas yang di rehab/rekon oleh PUPR akan dialihkan pengerjaannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bersumber anggaran DAK Bidang Kesehatan TA. 2019 untuk relokasi atau pembangunan baru dengan membuat Berita Acara Kesepakatan antara Satgas Lak PB Kementerian PUPR di NTB dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten terkait.

Download Materi

Rencana dan Penganggaran Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Gempa NTB
Evaluasi Pelayanan Kesehatan Pasca Gempa
Dukungan Pembangunan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pasca Gempa
Pelaksanaan Program Kesehatan Pasca Gempa NTB
Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Pasca Gempa

Dok. Kegiatan