Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Pertemuan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi NTB

SDM Kesehatan (SDMK) menjadi salah satu sumber daya di bidang kesehatan yang sangat strategis. Pembangunan kesehatan  dapat terselenggara secara berkesinambungan hanya jika tersedia sumber daya. Kurangnya tenaga kesehatan, baik dalam hal jumlah, jenis dan distribusinya menimbulkan dampak rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas. Oleh karena itu sangat diperlukan penyediaan SDMK yang bermutu, terdistribusi secara adil dan merata.

Dalam rangka penguatan  perencanaan  SDMK, Pada  tahun   2015  diterbitkan  Permenkes    No.  33  Tahun   2015  tentang   Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang meliputi , Pedoman Umum,  Pedoman Tingkat  Provinsi, dan Pedoman Tingkat  Kabupaten/Kota.  Selain itu Kemenkes RI juga telah menyediakan aplikasi online untuk membantu proses perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan mulai dari tingkat fasyankes.

Dinas Kesehatan Provinsi NTB juga telah memfasilitasi dan memberikan bantuan teknis untuk menghitung kebutuhan SDMK dengan menggunakan beberapa metode perencanaan kebutuhan SDMK. Keluaran dari proses ini adalah tersedianya data dan informasi hasil perhitungan kebutuhan dan ketersediaan SDMK menurut jenis dan jumlahnya per fasilitas pelayanan kesehatan di pemerintah daerah kabupaten/kota.

Penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK yang telah dilakukan di Kabupaten/Kota perlu direview atau ditinjau di tingkat Provinsi agar didapatkan perhitungan perencanaan tingkat kabupaten/kota dan provinsi yang tepat sehingga dapat menjamin SDM kesehatan dalam jumlah, kualifikasi, komposisi dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan organisasi atau fasyankes.

Oleh karena itu dipandang perlu untuk dilaksanakan Pertemuan Koordinasi Perencanaan Kebutuhan SDMK Tingkat Provinsi NTB dengan keluaran Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2021.

Kegiatan yang diikuti oleh 57 peserta yaitu peserta dari 10 kabupaten/kota se-NTB berjumlah 35 orang (2 orang dari Dinas Kesehatan  dan 1 (satu) orang dari RSUD) dan peserta dari institusi sebanyak 22 orang, dilaksanakan pada Kamis- Sabtu (12-14 Agustus 2021) di Hotel Aruna, Senggigi, dengan narasumber dari Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDMK BPPSDM Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Kegiatan ini dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Perencanaan SDM Kesehatan adalah upaya penetapan jenis, jumlah, kualifikasi dan distribusi tenaga kesehatan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan yang dilakukan secara berjenjang dimulai dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah daerah provinsi, sampai dengan pemerintah secara nasional berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan.

Selanjutnya beliau menyampaikan bahwa sebelumnya pada bulan Juni 2021 telah dilakukan Workshop  Perhitungan Kebutuhan SDM Kesehatan Tingkat Provinsi NTB yang kemudian ditindaklanjuti dengan dimulainya penyusunan dokumen rencana kebutuhan  SDM Kesehatan tingkat kabupaten/kota dan selanjutnya di tingkat Provinsi.  Dokumen perencanaan kebutuhan SDMK disusun dengan pendekatan perencanaan dari bawah (bottom up planning) dan disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan wilayah masing-masing.

Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa data ketersediaan SDMK yang digunakan dalam perhitungan perencanaan kebutuhan SDMK merupakan data yang telah tersedia secara up to date pada Sistem Informasi SDM Kesehatan (SISDMK), yang pada akhirnya nanti akan didapatkan out put yaitu adanya dokumen  perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan Kabupaten/Kota se- NTB sebagai bahan penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan di Provinsi.

Output dari kegiatan pertemuan ini adalah

  1. Adanya Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tingkat provinsi dan kabupaten/kota tahun 2021.
  2. Diketahuinya pemanfaatan perencanaan kebutuhan SDMK dalam pemenuhan dan pemerataan tenaga kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota
  3. Diketahuinya pemanfaatan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota khususnya ABK kesehatan dalam pengusulan e-formasi PNS di daerah.
  4. Diketahuinya pelaksanaan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat provinsi dan kabupaten/kota termasuk dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan Kebutuhan SDMK tahun 2021

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.