Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Pertemuan Koordinasi Validasi Data Vaksin. Upaya Tingkatkan Cakupan Program Imunisasi di Provinsi NTB

Program imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang terbukti paling cost effective dan telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956. Dengan program ini, Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun 1974. Mulai tahun 1977 kegiatan imunisasi diperluas menjadi Program Pengembangan Imunisasi (PPI) dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) yaitu Tuberkulosis, Difteri, Pertusis, Campak, Polio, Tetanus, Hepatitis B, serta  Penumonia.

Salah satu indikator pencapaian pelaksanaan kegiatan program imunisasi adalah cakupan imunisasi dasar lengkap pada bayi dan persentase desa yang mencapai Imunisasi dasar lengkap pada bayi sebesar 90 % dan seluruh desa/kelurahan ditargetkan mencapai UCI. Sampai saat ini berdasarkan laporan rutin yang disampaikan dari semua wilayah persentaseUCI desa/kelurahan masih rendah, demikian juga halnya dengan pencapaian imunisasi dasar lengkap bayi.

Berdasarkan hasil analisa kendala terbesar yang menyebabkan angka cakupan imunisasi dasar lengkap tetap rendah pada beberapa  daerah antara lain disebabkan tingginya angka drop-out yang disebabkan banyak hal antara lain kurangnya pengetahuan ibu, kurangnya sosialisasi terkait jadwal dan pentingnya imunisasi kepada masyarakat, kekhawatiran adanya efek samping imunisasi dan isu vaksin haram ditengah-tengah masyarakat. Akumulasi yang rentan karena tidak lengkap status imunisasinya akan meningkatkan resiko terjadinya KLB.

Tahun 2021 Pemerintah telah menetapkan kedaruratan kesehatan masyarakat masyarakat Corona Virus Diasease (COVID-19) di Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19 sehingga wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyebaran virus Covid-19 dilakukan meningkat penyebaran virus covid-19 ditandai dengan peningkatan jumlah kasus, kematian dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonimi, social, budaya. Terkait hal tersebut maka diperlukan koordinasi yang tepat dalam memperkuat program sehingga mencapai tujuan.

Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Bidang P2P melaksanakan Pertemuan Koordinasi Validasi Data Cakupan Vaksin Provinsi NTB selama dua hari dari tanggal 10 s/d 11 September 2021  di Hotel Santika Mataram dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan  Provinsi NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS.

Dalam sambutannya beliau menyampaikan bahwa saat ini cakupan Vaksinasi Covid-19 Provinsi NTB sampai dengan 9 September 2021 adalah sbb : Dosis I sebanyak  756.783 orang (19.35%),  Dosis II sebanyak 406.526 orang (10.4%) dan Dosis III Nakes sebanyak 16.516 orang (59.76%).  Upaya kerja keras untuk mencapai target 70% terus dilakukan dari berbagai pihak terkait, peran TNI-POLRI dalam percepatan vaksinasi dilakukan baik di Kab/Kota maupun di Kecamatan. Evaluasi rutin mingguan terus dilakukan.

Beliau juga menyampaikan beberapa hal penting hasil koordinasi percepatan vaksinasi yang dipimpin Ibu Wagub bersama bapak Kapolda bapak Danrem dan seluruh jajaran pemda kab/kota bahwa vaksin yang masih ada diKab/Kota dan di Saryankes agar segera dapat digunakan sehingga tidak terlihat banyak stok vaksin dalam laporan online. Karena adanya sisa stok yang terbaca mengakibatkan pusat tidak mengirim vaksin ke NTB karena dianggap masih ada vaksin, oleh sebab ituvaksin yang ada segera dipergunakan dan harus tuntans dalam pencatatan SMILE dan PCar,

Terakhir beliau beliau menyampakan bahwa vaksinasi berbasis wilayah tidak ada lagi vaksin milik TNI-POLRI-Dinkes semuanya dalam pemanfaatan terkoordinasi tim Dinkes TNI dan POLRI.  Untuk itulah perlu ditingkatkan kesiapan dan semangat khususnya dari Nakes dalam pelaksanaan vaksinasi dengan berbagai jenis antigen

Kegiatan ini dikuti oleh 230 orang peserta yang terdiri dari 205 orang peserta dari dinas kesehatan dan puskesmas di 10 kabupaten/kota dilakukan secara online dan 25 orang peserta dari provinsi, lintas program dan lintas sektoral Kegiatan dilaksanakan secara offline, dengan narasumber dari  Dinas Kesehatan Provinsi NTB, KOMDA KIPI NTB dan Ikatan Dokter Anak Indonesia. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan cakupan program imunisasi  rutin dan melakukan validasi data cakupan imunisasi rutin di tingkat puskesmas, dinas kesehatan kabupaten/kota dan tingkat provinsi. (rya.datin).

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.