Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memiliki dokumen deskripsi data SDMK Sebagai pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM KEsehatan yang memuat perencanaan, pengadaan, pendayagunaan dan pembinaan serta pengawasan mutu SDM Kesehatan. Dokumen Deskripsi Data SDM Kesehatan tersebut ketersediaan dan mutu SDM Kesehatan yang didukung dengan data dan informasi yang lengkap, akurat dan terkini.
Pada tahun 2019 target pendataan SDM Kesehatan tidak hanya kepada Rumah Sakit dan Puskesma akan tetapi kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pratama seperti Klinik Pratama, Praktek Dokter/Bidan/Perawat Mandiri, Apotek dan swata lainnya. Sehingga terwujudnya sinergi Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga dan Germas. (Gerakan Masyarakat Sehat).
Pada akhir tahun 2019 diharapkan telah tersusun dokumen sebagai bentuk pengelolaan data dan informasi SDM Kesehatan di wilayahnya. Untuk itu diperlukan pertemuan pemktahiran data tahap kedua untuk memfasilitasi Kabupaten/Kota dalam penyusunan dokumen deskripsi dengan data lengkap, akurat dan terkini yang berasal dari berbagai unit/fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah dan Swasta. Dokumen deskripsi SDM Kesehatan Kabupaten/Kota menjadi bahan penyusunan dokumen deskripsi tingkat Provinsi.
Pertemuan Pemuktahiran Data SDM Kesehatan Tingkat Provinsi NTB yang di fasilitasi oleh Seksi SDMK Dinas Kesehatan Provinsi NTB di buka secara resmi oleh Kepala Dinas Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH Rabu, (28 Agustus 2019) di Hotel Grand Legi Mataram. Kegiatan tersebut bertujuan sebagai forum komunikasi antara pejabat pengelola data dan informasi SDMK di Provinsi NTB serta terlaksananya rekonsiliasi data SDMK dari Kabupaten/kota sebagai bahan pemuktahiran Bank Data SDMK Nasional Smester 1 Tahun 2019 dan terfasilitasinya penyusunan dokumen deskripsi di tingkat Kabupaten/Kota.
Dalam sambutannya dr. Eka menyampaikan pentingnya untuk update data SDM Kesehatan secara real time. Penurunan grade salah satu Rumah Sakit Pemerintah di Provinsi NTB disebabkan karena tidak updatenya data SDM Kesehatan dan akan berdampak terhadap quota PNS di masing-masing instansi.
Hadir juga narasumber pusat dr. I.G.A.N Apriyanti Shinta Dewi, MARS selaku Kepala Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Program dan Informasi Sekertariat Badan PPSDM Kesehatan serta Markus, S.Kom, MKM selaku Staf Sub Bagian Data dan Informasi Bagian Program dan Informasi Sekertariat Badan PPSDM Kesehatan. kegiatan akan dilaksanakan selama 3 hari sejak 28 s/d 30 Agustus 2019