PERTEMUAN PENDAMPINGAN IMPLEMENTASI E-MONEV KATALOG OBAT DALAM MENDUKUNG PERENCANAAN KEBUTUHAN OBAT ( RKO ) DAN SIPNAP UNTUK UNIT LAYANAN

Evaluasi dan Monitoring ketersedian obat yang beredar perlu dilakukan untuk memantau keterediaan obat e-catalog dalam memenuhi kebutuhan obat program JKN. Sistem monitoring dan evaluasi obat e-catalog sangat bermanfaat untuk mengetahui kesesuian Rencana Kebutuhan Obat (RKO), dengan adanya sistem tersebut akan mempermudah dalam mendata obat-obat program BPJS yang beredar di Indonesia. 

Kementrian Kesehatan Republik Indonesia saat ini sudah memiliki standarisasi pelaporan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk memantau distribusi obat di Indoneisa, Namun sistem tersebut masih menggunakan sistem manual. Oleh karena itu Kementrian Kesehatan Republik Indoneisa terus berupaya mengembangkan sistem pelaporan distribusi obat dan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) dengan mengembangkan Sistem Informasi Evaluasi dan Monitoring Distribusi Obat Program JKN, serta mensosialisikan Aplikasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika berbasis android. Hal ini di sampaikan oleh Direktorat Tata Kelola Obat Publik dan Perbekkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Ibu Ikka Tjahyaningrum, S.Si, Apt dalam paparannya pada Pertemuan Pendampingan Implementasi E-Monev Katalog Dalam Mendukung Perencanaan Kebutuhan Obat (RKO) dan SIPNAP untuk unit layanan. Kamis 3/5/2018.

Pertemuan yang di adakan di Hotel Lombok Raya Mataram tersebut di buka oleh PLT Kepala Dinas Ibu Dra. Ratna Tunjung Luih, Apt, MScPH Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyusun Rencana Kebutuhan Obat (RKO) pelayanan kesehatan dasar dan rujukan di Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk tahun 2019, serta sosialisasi penerapan Aplikasi Pelaporan Narkotika dan Psikotropika pada sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian demham system berbasis android. Pertemuan melibatkan 65 orang peserta dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Pemerintah se Nusa Tenggara Barat, serta beberapa rumah sakit swasta.


Pertemuan yang dilakasakan sejak 2 s/d 4 Mei 2018 tersebut menghasilkan 8 poin kesepakatan, Yaitu :

  1. Perencanaan obat di kabupaten/kota harus dilakukan secara terpadu melalui Tim Perencana Obat Terpadu (POT).
  2. Rumah sakit hendaknya merencanakan obat sesuai dengan Formularium Nasional dan Formularium Rumah Sakit.
  3. Apabila obat yang dibutuhkan tidak tercantum dalam Fornas dapat digunakan obat lain secara terbatas berdasarkan rekomendasi Komite Farmasi dan Terapi dan disetujui oleh Komite Medik atau Kepala/Direktur Rumah Sakit.
  4. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah sakit pemerintah, Rumah Sakit TNI/Polri dan Rumah Sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS hendaknya menyampaikan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) ke Dirjen  Kefarmasian dan Alkes Kementerian Kesehatan RI melalui aplikasi E-Monev katalog Obat.
  5. RKO Tahun 2019 paling lambat tanggal 9 Mei 2018 Sudah terkirim ke Kementerian Kesehatan RI.
  6. Pengadaan obat dan BMHP dengan dana kapitasi di Puskesmas harus mengikuti aturan pengadaan barang/jasa.
  7. Instalasi Farmasi Kabupaten/Kota, Rumah Sakit, Apotek melaporkan Penggunaan / Distribusi Obat Narkotika dan Psikotropika melalui aplikasi SIPNAP.
  8. Pelaporan Penggunaan / Distribusi Obat Narkotika dan Psikotropika setiap bulan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya secara online melalui aplikasi SIPNAP.

Download Materi Pertemuan

Download Galery Foto

Mungkin Anda Menyukai

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook