Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Pertemuan Pra Rakontek Perencanaan dan Penganggara APBN dan DAK Tahun Anggaran 2020

Pembukaan Pertemuan Pra Rakontek (Rapat Koordinasi Teknis) Perencanaan dan Penganggaran APBN dan DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2020, Grand Legi Hotel Mataram (Senin, 29/4/2019). Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A, MPH di dampingi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB Marjito, S.Si, SKM, M.Kes dan Kepala Sub. Bagian Program Dinas Kesehatan Provinsi NTB M. Ismed Nurromadhoni, S.ST. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Munim Fauzi, SE Analis Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta Muhammad Rudi, SP, M.Ec. Dev Kepala Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Perencanaan BAPPEDA Provinsi NTB

Dalam sambutannya Kepala Dinkes NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A., MPH., menyampaikan beberapa hal kaitan dengan bagaimana memasukkan program-program RPJMD Tahun 2018 – 2023 ke dalam perencanaan masing-masing lintas program sepanjang tidak menyalahi aturan dari pusat.

Sebagai contoh program zero waste yang merupakan program sanitasi bisa dimasukan. Rencana pelaksanaan MotoGP tahun 2021, RSUD Provinsi NTB akan dipersiapkan untuk RS Rujukan kejadian kecelakaan di sirkuit balap, sehingga 2020 RSUD Provinsi sudh merencanakan trauma center dengan helipad. Demikian dengan rencana pembangunan RS di daerah MotoGP tersebut yaitu RS pendukung yang telah dinegokan dengan pihak Pelayanan Kesehatan. Mengapa dipandang perlu, karena diperhitungkan bahwa pada saat kegiatan MotoGP berlangsung, penonton yang berkunjung bisa mencapai 100 ribu orang, sehingga diupayakan ada satu RS disana yang menghandle bila terjadi sesuatu, dan untuk RS Provinsi dan RS Lombok Tengah menyesuaikan disana, ujarnya.

Lebih lanjut dr. Eka (sapaan akrabnya) menambahkan pentingnya memasukkan anggaran kaitan dengan pembelian Vaksin Anti Rabies (VAR), mengingat tahun ini terjadi wabah rabies di beberapa daerah seperti, Dompu, Bima, Sumbawa dan Sumbawa Barat (KSB). Mengapa dinilai penting, karena di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI sudah kehabisan vaksin, di Provinsi persediaan hanya untuk 1 minggu, jadi di APBD 2019 perlu disisipkan untuk daerah-daerah tersebut, sehingga kebutuhan vaksin terpenuhi. Kemudian kaitan dengan SPM (Standar Pelayanan Minimal) tahun 2020 sudah harus jalan, dan salah satu program RPJMD adalah Revitalisasi Posyandu yang intinya bahwa program tersebut tidak hanya menjadi fokus untuk Dinas Kesehatan, tetapi juga menjadi bagian dari Dinas-dinas lain yang terkait, akan tetapi kedepan kita akan ada PKS (Perjanjian Kerja Sama) yang difokuskan terkait bidang kesehatan

Dalam pertemuan yang berlangsung 3 hari tersebut peserta dari masing-masing kabupaten melakukan pengimputan data usulan DAK Fisik tahun 2020 kedalam aplikasi PBE dan Krisna yang di pandu langsung oleh Munim Fauzi, SE selaku Analis Program dan Anggaran Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.