Rakor Manajemen Daerah, Kadinkes Sampaikan Arah Kebijakan dan Isu Strategis Bidang Kesehatan

Rapat Koordinasi Manajemen Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, program kerja sama RI-Unicef Tahun 2024 dilaksanakan di Hotel Prime Park Mataram Senin (30/9). Kegiatan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi ini dilaksanakan secara Hybrid.

Kadis Kesehatan, Dr. dr. H. L. Hamzi Fikri, MM, MARS., hadir sebagai narasumber dan menyampaikan materi “Arah Kebijakan dan Isu Strategis Bidang Kesehatan.”

Menurut Dr. Fikri, untuk menangani stunting harus diintervensi terutama ketika satu bulan tidak ada kenaikan berat badan bayi. Persolan gizi terlebih sanitasi masih menjadi faktor yang mendominasi. Kemudian Pemberian Makanan Tambahan (PMT) juga harus dipastikan sampai makanan tersebut dikonsumsi oleh anak.

Dilanjutkan, akan lebih efektif memberikan PMT penyuluhan dan pemulihan untuk anak di bawah 2 tahun. Menurutnya, pencegahan itu dianggap lebih penting terutama setelah lahirnya UU No. 17 tahun 2023 dimana arah kebijakan pembangunan bidang kesehatan menuju Satu Sehat melalui Tranformasi Layanan Kesehatan.

Ada 6 pilar pada transformasi tersebut, yakni Tranformasi Layanan Primer, Tranformasi Layanan Rujukan, Tranformasi Ketahanan Kesehatan, Transformasi Pembiayaan Kesehatan, Transformasi SDM, dan Transformasi Teknologi Kesehatan.

“Harapannya masyarakat kita bisa mandiri, dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat sampai pada level keluarga. Aspek kesehatan saling punya keterkaitan dan butuh saling supportkarena kesehatan ini merupakan kebutuhan yang paling dasar,” pungkasnya.

Kepala BAPPEDA Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., yang membuka kegiatan tersebut menyampaikan hal yang saat ini menjadi atensi yaitu Pembangunan Manusia sebagai salah satu dari 7 pembangunan utama di NTB.

H. Iswandi mewakili Pemerintah Provinsi NTB mengucapkan terima kasih kepada Unicef karena telah menemani NTB hingga saat ini, terutama terkait kesehatan anak. Hal ini erat kaitannya dengan kesehatan, pendidikan, serta infrastruktur dalam pembangunan daerah.

Lebih lanjut, dikatakan bahwa khusus dalam bidang kesehatan, NTB masih memiliki angka prevalensi stunting yang cukup tinggi. “Walaupun kinerja sudah makin bagus, namun angka stunting masih di angka 24.6% yang turun dari angka 32%. Hal ini tentunya tidak bisa lepas dari angka kematian ibu, penyakit menular dan masalah kesehatan lain,” ungkapnya.

Melalui rakor ini, semua laporan yang sudah dilaksanakan harus memberikan data dan informasi yang baik, sehingga isu besar terkait dengan bidang kesehatan semakin mampu ditekan dan dapat teratasi. Menurut Iswandi, di sinilah tempat melihat kolaborasi lintas OPD dalam menyampaikan hasil kerja sama program dalam proses pembangunan.

Pada akhirnya, semua akan menyusun laporan yang isinya tentang capaian program di daerah, isu dan permasalahan serta solusi program di daerah, praktik baik dan inovasi program, peran dan koordinasi dengan pihak terkait, perencanaan, replikasi program daerah dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan ke Ditjen Bina Bangda.

Turut hadir dari Perwakilan Unicef, Dinas Pendidikan Provinsi NTB, DPMPD Dukcapil, TP-PKK, Dinas Sosial, DP3AP2KB Generasi Emas NTB, Kepala Bidang Kesmas, Kepala Bidang P2P, sub koordinator perencana Dinas kesehatan Provinsi NTB serta undangan dari Kabupaten/ Kota serta dari SOBAT NTB.