Penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia telah berjalan sejak 1 Januari 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa hambatan finansial kepada masyarakat Indonesia.
Penyelenggaraan JKN yang merupakan peran dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya para pemberi layanan kesehatan baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut (RS), lintas sektor terkait, pihak swasta serta masyarakat, harus dijaga kesinambungannya dan terus disempurnakan karena telah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.
Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat kuat untuk mewujudkan Universal Health Coverage dengan berkontribusi membayarkan iuran bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang belum terdaftar menjadi peserta di PBI JK.
Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi sekaligus memberikan informasi terkait mekanisme anggaran yang akan digunakan tahun 2023 untuk membiayai peserta. Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan di Ruang Anggrek Setda Provinsi NTB tanggal 28 Desember 2022 secara hybrid (online dan offline).
Dalam rapat sosialisasi ini hadir sebagai pimpinan rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Hukum, BPKAD, dan Inspektorat. Peserta rapat hadir secara on line dari Kabupaten/Kota dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Biro Hukum Kabupaten/Kota, Biro Pemerintahan Kabupaten/Kota. Semoga Universal Health Coverage segera terwujud sehingga NTB semakin Gemilang.
