Website Resmi Dinas Kesehatan Provinsi NTB

Workshop Penyusunan Rencana Kontinjensi Gizi Bencana di Provinsi NTB

Penanganan gizi dalam situasi bencana dan/atau krisis kesehatan dimaksudkan untuk mempertahankan status gizi masyarakat dan mencegah risiko kesakitan dan kematian akibat kekurangan gizi, secaraspesifik pada kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, ibu menyusui, kelompok lanjut usia,kelompok disabilitas, dan penderita penyakit kronik.

Pembuatan rencana kontijensi respon gizi dalam situasi darurat kebencanaan adalah salah satu bentuk aksi kesiapsiagaan bencana yang penting dalam membekali para pemangku kepentingan lintas sektor dalam mengantisipasi kejadian bencana dalam rangka meminimalisir dampak bencana bagi masyarakat secara umum, maupun kelompok rentan sebagaimana teridentifikasi di atas.

Dalam rangka penyempurnaan dokumen Rencana Kontijensi sebagai rujukan operasional penanggulangan bencana dan mekanisme koordinasi, hasil dari kolaborasi tersebut akan dikaji ulang secara komprehensif melalui Lokakarya Simulasi dan Ujicoba.

Untuk itu Tim Konsultan bersaman Vokal point (Bappeda, BPBD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan SOBAT NTB)  didukung oleh UNICEF menyelenggarakan kegiatan ”Workshop 2 Penyusunan Rencana Kontinjensi Gizi Bencana di Provinsi NTB (Ujicoba dan Review)” Senin 20 Desember 2021 di Hotel Aston Inn Mataram dan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS.

Workshop ini bertujuan untuk merevisi dan penyempurnaan draft dokumen rencana kontinjensi intervensi gizi terhadap ancaman bencana daerah Provinsni NTB telah dirancang, sekaligus mengevaluasi efektifitas rencana aksi terkoordinasi dan rancangan pendanaan dan alokasi sumberdaya agar para pemangku kepentingan dapat dibekali dengan rujukan operasional dan mekanisme koordinasi yang ojelas dalam menghadapi ancaman bencana daerah Provinsi NTB.

Diharapkan Rencana Kontinjensi ini dapat meningkatkan kesiapsiagaan dan membangun komitmen para pemangku kepentingan dalam menghadapi bencana daerah di Provinsi NTB, sehingga dapat mengurangi risiko dampak bencana khususnya terhadap masalah kesehatan.

Tinggalkan sebuah komentar

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.