LAPORAN KEGIATAN SOSIALISASI PERSIAPAN PENERAPAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (PPK BLUD) UPT BALAI KESEHATAN MATA MASYARAKAT OPD DINAS KESEHATAN PROVINSI NTB

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 61 tahun 2007 tentang Pedoman Tehnis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/ atau jasa yang di jual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya di dasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas. Sedangkan Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan Fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Balai Kesehatan Mata Masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat berkeinginan menerapkan PPK BLUD. Penerapan PPK BLUD di harapkan agar lebih leluasa dalam menentukan keputusan-keputusan strategis dan operasionalnya sehingga dapat melepaskan diri dari prosedur birokrasi yang kadang justru menghambat pencapaian visi organisasi itu sendiri.

SKPD atau Unit Kerja yang akan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), harus memenuhi 3 (tiga) persyaratan yaitu persyaratan substantif, teknis, dan administratif.

Untuk memenuhi persyaratan administratif  sebagaimana telah di tetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah meminta bantuan asistensi kepada BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Maka untuk memperlancar proses pelaksanaan asistensi tersebut telah dilaksanakan Sosialisasi Persiapan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) UPT Balai Kesehatan Mata Masyarakat pada tanggal 29 Mei 2017 bertempat di Dinas Kesehatan Provinsi NTB, diikuti oleh 35 orang peserta dari unsur Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan Balai Kesehatan Mata Masyarakat dengan sumber biaya penyelenggaraan dari DPA BKMM Provinsi NTB Tahun Anggaran 2017

Sosialisasi ini dimaksudkan untuk terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) di lingkungan Pemerintah Daerah khususnya di UPTD OPD Dinas Kesehatan Provinsi NTB dan terjadi proses Transfer of Knowledge sehingga akan dapat membangun kemandirian Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatannya.

Proses Pertemuan:

  1. Sebelum acara dimulai dilakukan Registrasi peserta
  2. Acara diawali dengan laporan penyelenggara (Kepala UPT BKMM/Kepala UPT BLKPK) yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala UPT BLKPK.
  3. Dilanjutkan dengan Pemberian sambutan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB. Dalam sambutannya disampaikan bahwa institusi yang menerapkan BLUD akan lebih bisa berkreasi dalam melaksanakan atau m,enerapkan iniosiatif-inisiatif pengembangan institusi bnya karena proses penyelenggaraan akan lebih praktis. Pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan  praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Akan banyak kemudahan yang diperoleh institusi BLUD diantaranya bisa meminjam uang, menginvestasikan uang keuntungan dengan jangka pendek dengan tetap mengikuti peraturan yang berlaku seperti akuntabilitas keuangan yang harus jelas. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi NTB juga berterimakasih kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB yang telah mempercayakan BPKP Perwakilan Provinsi NTB untuk bimbingan persiapan UPT BKMM dan UPT BLKPK sebagai PPK BLUD.
  1. Sambutan dan Pembukaan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB. Disampaikan bahwa seluruh UPT Dinas Kesehatan Provinsi NTB harus BLUD. Saat ini sedang mulai proses UPT BKMM dan UPT BLKPK, UPT AKPER sudah BLUD tahun lalu. Sedangkan Bapelkes belum proses karena menunggu proses merger dengan Kemenkes. Diharapkan UPT BKMM dan BLKPK sudah mulai proses. Bulan Juli, Agustus dan September proses penyusunan dilakukan sehingga awal triwulan IV sudah bisa dilakukan penilaian. Tahun 2018 UPT BKMM dan UPT BLKPK sudah menerapkan DPA BLUD dan DPA APBD.
  1. Penyampaian materi oleh Tim BPKP Perwakilan Provinsi NTB:

6. Pertemuan sosialisasi ditutup oleh Kepala UPT BKMM Provinsi NTB

       Rencana Tindak Lanjut:

  1. Target status BLUD pada tahun 2017
  2. Menyusun roadmap mulai dari pelaksanaan sosialisasi, bimbingan tehnis, penyusunan dokumen, self assesment, pengajuan rekomendasi, pembentukan tim penilai, penilaian dan penetapan status BLUD
  3. Masing-masing pokja/satgas yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB segera menyusun rencana kerja.
  4. Pelaksanaan bimtek persyaratan administrasi (penyusunan SPM, Tata Kelola, Rencana Strategi Bisnis dan Laporan Keuangan dimulai pada Minggu I bulan Juni 2017.
  5. Seluruh persyaratan administrasi tersebut sudah rampung pada Minggu I bulan September 2017 untuk diproses lebbih lanjut.
  6. Seluruh jajaran Manajemen dan Fungsional untuk penandatanganan komitmen bersama melalui suatu pertemuan di UPT.

Mungkin Anda Menyukai

Pilih Bahasa »
Visit Us On TwitterVisit Us On Facebook