Category Akrediitasi dan JKN

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas , Yankes

Upaya Tingkatkan Akreditasi Klinik, Dinkes Selenggarakan Lokakarya Persiapan Akreditasi dan Peningkatan Mutu Klinik NTB

Salah satu tantangan pembangunan kesehatan saat ini adalah pelayanan kesehatan yang bermutu, terutama pada pelayanan kesehatan tingkat primer yang tidak lepas dari peran klinik, sebagai salah satu Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).

Demi meningkatkan akreditasi dan mutu klinik di NTB, Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Lokakarya Persiapan Akreditasi dan Peningkatan Mutu Klinik pada Rabu (26/6/2024) di Hotel Lombok Plaza, Mataram.

Lokakarya yang akan diselenggarakan hingga 28 Juni ini menghadirkan Narasumber dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Pakar dan internal Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Lokakarya yang akan diselenggarakan hingga 28 Juni ini dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Edi Ramlan, SKM., MPH didampingi oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan,  Nina Yulaida, SKM, M.Kes dan Kepala Seksi Akreditas dan Jaminan Kesehatan, Galuh Ummil Mukminin, S.Si, Apt, MPH dengan menghadirkan Narasumber dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Pakar dan internal Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari hasil pemetaan status kelulusan akreditasi klinik pada 30 Mei 2024, dari 231 klinik di NTB, terdapat 79 (34,2%) klinik yang telah terakreditasi. Untuk distribusi tingkat kelulusan didominasi paripurna 54 (68,35%), utama 15(20%) dan madya 6 (8%). Berdasarkan capaian akreditasi klinik tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat kelulusan paripurna untuk klinik sudah baik tetapi presentasi klinik yang sudah terakreditasi masih sangat kecil.

Pelaksanaan Lokakarya ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam terkait konsep Pembinaan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di klinik, standar akreditasi klinik, pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) di klinik, dan Program Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI).

#LokakaryaAkreditasi #NTBSehatdanCerdas #PemprovNTB #DinasKesehatan #DinKesProvNTB #DinkesNTB #Yankes #SahabatSehat #HumasSehat #SalamSehat

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas

Lokakarya Peningkatan Kemampuan Teknis TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) Dalam Pembinaan Mutu dan Akreditasi di Puskesmas

Akreditasi Puskesmas merupakan salah satu indikator strategis di bidang kesehatan.  Dari 176 Puskesmas di Provinsi NTB, ada 163  (92,6%) Puskesmas yang telah terakreditasi. Namun tingkat kelulusan masih didominasi madya dan dasar, dengan tingkat pencapaian berturut-turut 34 (20,9%) dasar, 94 (57.6) madya, 31 (19%) utama, dan 4 (2,5%) paripurna.            

Minimnya tingkat kelulusan paripurna untuk Puskesmas disebabkan karena manajemen puskesmas belum dilaksanakan secara optimal.

Agar manajemen  puskesmas dapat dilaksanakan secara optimal dan implementasi perbaikan mutu yang berkesinambungan dapat terlaksana secara konsisten maka diperlukan tata kelola pelayanan melalui akreditasi puskesmas.  Untuk itu Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota perlu melakukan Pembinaan dan Pengawasan (Binwas) kepada puskesmas.

Terkait dengan hal tersebut maka Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Seksi Akreditasi dan JKN Bidang Pelayanan Kesehatan melaksanakan Lokakarya Peningkatan Kemampuan Teknis  TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) Dalam Melakukan Pembinaan Mutu dan Akreditasi di Puskesmas.

Kegiatan yang dilaksanakan 2 s/d 4 Agustus di Hotel Lombok Astoria Mataram dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Edi Ramlan, SKM., MPH. Hadir dalam kegiatan ini sebanyak 71 peserta yang terdiri dari 17 peserta provinsi dan 54 peserta dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan narasumber dari Direktorat Mutu Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

#Lokakarya TPCB #JKNakreditasi #yankes #DinkesProvNTB #DinkesNTB #SalamSehat #HumasSehat

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas

Sosialisasi Bantuan Keuangan Khusus Jaminan Kesehatan

Penyelenggaraan program jaminan kesehatan nasional (JKN) di Indonesia telah berjalan sejak 1 Januari 2014. Program ini bertujuan untuk memberikan akses pelayanan kesehatan yang bermutu tanpa hambatan finansial kepada masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan JKN yang merupakan peran dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan termasuk didalamnya para pemberi layanan kesehatan baik di tingkat pertama maupun tingkat lanjut (RS), lintas sektor terkait, pihak swasta serta masyarakat, harus dijaga kesinambungannya dan terus disempurnakan karena telah memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Komitmen Pemerintah Provinsi NTB sangat kuat untuk mewujudkan Universal Health Coverage dengan berkontribusi membayarkan iuran bagi masyarakat miskin dan hampir miskin yang belum terdaftar menjadi peserta di PBI JK.

Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan koordinasi sekaligus memberikan informasi terkait mekanisme anggaran yang akan digunakan tahun 2023 untuk membiayai peserta. Rapat Sosialisasi ini diselenggarakan di Ruang Anggrek Setda Provinsi NTB tanggal 28 Desember 2022 secara hybrid (online dan offline).

Dalam rapat sosialisasi ini hadir sebagai pimpinan rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Biro Pemerintahan dan Otda, Biro Hukum, BPKAD, dan Inspektorat. Peserta rapat hadir secara on line dari Kabupaten/Kota dihadiri oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Biro Hukum Kabupaten/Kota, Biro Pemerintahan Kabupaten/Kota. Semoga Universal Health Coverage segera terwujud sehingga NTB semakin Gemilang.