Category Akrediitasi dan JKN

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas , Yankes

Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan dalam mendukung UHC dan Kemitraaan Penanganan Penyakit Prioritas

Pemerintah Indonesia terus upayakan capai cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage (UHC). Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif.

Salah satu implikasi komitmen penerapan UHC ini adalah tersedianya pelayanan kesehatan yang setara bagi seluruh masyarakat Indonesia dengan kualitas yang baik dan tidak menimbulkan risiko beban finansial.

Masa mendatang diperlukan upaya-upaya baik oleh pemerintah maupun stakeholder lain termasuk didalamnya partisipasi masyarakat dan dukungan pihak swasta/badan usaha. Hal ini menjadi penting dan strategi, tidak hanya karena menjadi tren dikalangan dunia usaha sendiri, tetapi karena diperlukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatasi dan menanggulangi berbagai masalah kesehatan.

Untuk itu Dinas Kesehatan Provinsi NTB melaksanakan kegiatan pertemuan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan dalam Mendukung Universal Health Coverage (UHC) dan Kemitraan Penanganan Penyakit Prioritas, yang digelar di Hotel Lombok Astoria, Kamis (27/10/2022).

Pertemuan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Edi Ramlan, SKM., MPH, diikuti oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB, Kepala Dinas Sosial dan Kepala BAPPEDA se-NTB serta Kepala BPJS Cabang Mataram

Kegiatan tersebut ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada Dinas Kesehatan dan stakeholder terkait untuk membentuk sinergitas pembiayaan kesehatan dalam mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta teknis pelaksanaan kemitraan pemerintah dan swasta baik di bidang infrastruktur maupun non-infrastruktur dalam rangka penanganan penyakit prioritas guna mendukung agenda transformasi kesehatan.

#UHC #Kemitraan #DikesprovNTB #BPJS #BPKAD #Bappeda

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas

Diseminasi Penerapan Tim Pembina Cluster Binaan (TPCB) Tingkat Provinsi

Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Seksi Akreditasi & Jaminan Kesehatan  Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan Pertemuan Diseminasi Penerapan TPCB (Tim Pembina Cluster Binaan) dengan sasaran Sekeretaris dan semua Kepala Bidang di Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/Kota selama 3 hari dari  tanggal 10–12 Oktober 2022 di Hotel Lombok Astoria Mataram.

Pertemuan tersebut bertujuan memberikan pemahaman tentang mekanisme pembinaan dan monitoring/evaluasi pelayanan kesehatan di FKTP secara terpadu sehingga dapat mendukung peningkatan upaya mutu di Fasyankes.

Hadir sebagai narasumber dari Kemenkes RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Konsultan Mutu Akreditasi FKTP, Ketua  Institusi Medis Resiko Klinis .

Pada kesempatan tersebut kepala Dinas kesehatan membuka dan memberikan  penghargaan kepada Kabupaten/Kota yang melakukan pengukuran  pelaporan Indikator Nasional Mutu (INM)  dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP) rutin setiap bulan dan memberikan feedback ke fasyankes triwulan.

Adapun Kababupaten/Kota yang terbaik dalam Pengukuran dan Pelaporan Indikator  Nasional Mutu (INIM) yaitu :  Lombok Timur, Lombok Barat dan Sumbawa. Sedangkan Pelaporan Insiden Keselamatan Pasien (IKP)  yaitu : Lombok Timur, Lombok Tengah dan Kota Mataram.

“Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien merupakan proses yang berkesinambungan  (Never Ending Process )”

#TPCB #Yankes #DikesprovNTB

Akrediitasi dan JKN , Berita , Humas

Rapat Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Program JKN/KIS

Mataram ,  Asisten I Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahya Ningsih M.Si menggelar Rapat Koordinasi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Program JKN/KIS yang dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Kepala Seksi Akreditasi dan Jaminan Kesehatan Provinsi NTB serta Dinas Kesehatan dan BPKAD dari Kab/Kota se NTB di Ruang Rapat Anggrek Pemda Provinsi NTB pada hari Kamis (09/12/2021).

Rapat yang diselenggarakan secara hybrid (offline dan online) bertujuan meningkatkan sinergitas antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan program JKN.

Peserta JKN/KIS yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Provinsi NTB yang bersumber dari dana sharing Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan November tahun 2021 sebesar 74.629.

Dalam pertemuan ini dibahas tentang kesiapan Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran untuk membiayai peserta JKN/KIS. Dari 10 kabupaten/Kota yang ada di Provinsi NTB 9 Kabupaten/Kota sdh menyepakati untuk mengalokasikan anggaran pembayaran peserta JKN/KIS Provinsi NTB.