Semangat Rayakan Kemerdekaan RI KE 79

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. Fikri, semangat rayakan HUT RI ke-79 dengan mengikuti semua rangkaian acaranya bersama seluruh jajaran pemerintah lingkup Provinsi NTB, Sabtu (17/8).

Acara dimulai dengan Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, dilanjutkan dengan menghadiri acara di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Perempuan Kelas III Mataram dalam rangka Pemberian Remisi Umum Tahun 2024 kepada Narapidana Lapas dan penyerahan bantuan tempat tidur oleh PJ Gubernur, didampingi Dinas Kesehatan dan RSUP.

Selanjutnya, Dr. Fikri kembali mengikuti Upacara Penurunan Bendera Merah Putih di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur NTB, dan terakhir ditutup dengan kegiatan Tasyakuran Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI Ke-79 di Ballroom Islamic Center Mataram.

PJ Gubernur NTB, Hassanudin, berpesan bahwa setelah merdeka bukan berarti perjuangan berhenti sampai di sini. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah menjaga dan mempertahankan tanah air, mengisi kemerdekaan dengan segala macam kegiatan positif.

Tetap semangat berkontribusi untuk kemajuan daerah kita tercinta.

“Nusantara Baru, Indonesia Maju”

Orientasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer Bagi Nakes NTB

Kegiatan orientasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer bagi Tenaga Kesehatan di Provinsi NTB dilaksanakan selama lima hari, mulai 30 Juli sampai dengan 3 Agustus 2024.

Melalui orientasi ini, Dinas Kesehatan Provinsi ini mengharapkan adanya Scalling up Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer sesuai juknis secara menyeluruh di 177 Puskesmas di NTB di Tahun 2024.

Kegiatan yang berlokasi di Hotel Grand Legi, Mataram, ini menghadirkan Kabid Kesehatan Masyarakat, Kabid Pelayanan Kessehatan, Kabid Sumber Daya Kesehatan dan Kabid P3KL dari 10 Kabupaten/Kota di NTB. Kegiatan ini diselenggarakan untuk meningkatkan pemahaman tenaga Kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas tentang Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.

Hari terakhir kegiatan Orientasi Integrasi pelayanan primer dengan melakukan kunjungan lapangan ke Puskesmas Parampuan dan Puskesmas Labuapi untuk melihat secara langsung implementasi Integrasi pelayanan primer. Peserta orientasi sangat antusias melakukan wawancara dengan masing – masing penanggung jawab klaster di Puskesmas tersebut.

Transformasi pelayanan kesehatan primer merupakan pilar penting yang dilaksanakan melalui edukasi penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan kapasitas dan kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Transformasi pelayanan kesehatan primer mengacu pada strategi global pelayanan kesehatan yang berfokus pada pendekatan siklus hidup (people-centred) secara terintegrasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang lebih komprehensif, responsif, dan terjangkau.

Transformasi pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk mewujudkan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, dengan sasaran strategis:

  1. Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) dan pendekatan keluarga
  2. Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
  3. Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan kesehatan kolaborasi publik- swasta dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC).

Fokus dari transformasi sistem pelayanan kesehatan primer adalah pendekatan siklus hidup sebagai platform integrasi pelayanan kesehatan sekaligus sebagai platform penguatan promosi dan pencegahan, mendekatkan pelayanan kesehatan melalui jejaring hingga tingkat desa dan dusun, termasuk untuk memperkuat promosi dan pencegahan serta resiliensi terhadap pandemi serta memperkuat Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) melalui pemantauan dengan dashboard situasi kesehatan per desa.

Pada transformasi pelayanan kesehatan primer, terdapat perubahan paradigma dalam pelayanan kesehatan di Puskesmas, tidak lagi hanya berbasis pada penyakit/program, tetapi melalui klaster yang diintervensi oleh semua program.Sehingga pelayanan kesehatan di Puskesmas akan lebihh terintegrasi dan komprehensif. Klaster tersebut adalah :
Klaster 1: Manajemen Puskesmas
Klaster 2: Ibu, Anak, dan Remaja
Klaster 3: Usia Dewasa dan Lansia
Klaster 4: Penanggulangan Penularan Penyakit
Klaster 5: Lintas Klaster

Dalam konteks transformasi pelayanan kesehatan primer, pada level kecamatan, sistem pelayanan kesehatan primer menjadi tanggung jawab Puskesmas, sedangkan pada level desa, sistem pelayanan kesehatan akan diselenggarakan di Pustu. Dari keempat klaster tersebut perlu dilakukan pemetaan dari sumber daya dan juga pelayanan kesehatan minimal yang ada di tiap klaster dengan pendekatan dimana pelayanan tersebut diberikan (point of care).

Melalui pendekatan ini diharapkan setiap orang memiliki pengetahuan dan dukungan yang dibutuhkan untuk mampu membuat keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan kesehatannya. Penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pendekatan siklus hidup penting dilakukan karena fakta yang ada menunjukkan capaian SPM bidang kesehatan tahun 2022 masih jauh dari target yang ditetapkan.

Pasca uji coba Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer oleh Kemeterian Kesehatan Tahun 2022 di Puskesmas Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, memantik semangat Provinsi NTB untuk melakukan Scalling up Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer ke Puskesmas yang lain di Provinsi NTB. Data Puskesmas di NTB yang sudah menerapkan ILP secara dokumen dan pelayanan konsep siklus hidup per 17 Juli 2024 adalah sebanyak 146 Puskesmas berdasarkan hasil Desk dengan Timker ILP Kementerian Kesehatan.

Dari 146 Puskesmas ini yang sudah menerapkan ILP sesuai Standar dan menjadi lokasi Kaji Tiru bagi Puskesmas lain di NTB dan Indonesia adalah 3 Puskesmas yaitu di Puskesmas Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat, Puskesmas Labuapi dan Puskesmas Perampuan Lombok Barat.

#IntegrasiPelayananPrimerNTB
#NTBsehat
#NTBkuat

Percepat Penurunan AKI dan AKB di NTB, Dinas Kesehatan Provinsi Dorong Kabupaten/Kota Membentuk dan Tingkatkan Kesinambungan Puskesmas PONED

Dalam rangka meningkatkan kemampuan seluruh Puskesmas menjadi Puskesmas mampu PONED, maka Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggrakan kegiatan pertemuan “Fasilitasi Implementasi PONED bagi Kabupaten/ Kota”. Kegiatan tersebut sekaligus mendorong dan memfasilitasi Kabupaten/ Kota untuk membentuk dan menjaga kesinambungan layanan PONED di Puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Dengan tersedianya puskesmas PONED di kabupaten/kota harapannya dapat mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di NTB.

Kegiatan pertemuan berlangsung di Hotel Grand Legi Mataram selama 3 (tiga) hari, mulai tanggal 10 hingga 12 Agustus 2023 dengan peserta berjumlah 79 orang berasal dari Jajaran Kepala Bidang dan staf pada Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas kes Kabupaten/Kota, rumah sakit dan puskesmas kabupaten/kota, dan narasumber yang dihadirkan antara lain dari Kemeterian Kesehatan (secara daring), Dinas Kesehatan Provinsi NTB, PD POGI NTB, PD IDAI NTB dan juga dari RSUD Provinsi NTB.

Kematian Ibu dan Kematian Bayi merupakan salah satu masalah kesehatan di Provinsi NTB. Angka Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTB memiliki kecenderungan  meningkat. Berdasarkan SDKI 2012 AKI di NTB sebesar 251/ 100.000 kelahiran hidup meningkat menjadi 257/ 100.000 kelahiran hidup berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 (LF SP2020). Padahal target AKI Tahun 2020 secara nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2020-2024 adalah sebesar 230/ 100.000 kelahiran hidup.

Percepatan penurunan AKI dan AKB Provinsi NTB harus dilakukan melaului terobosan-terobosan atau program-program yang mempunyai daya ungkit kuat untuk menurunkan AKI dan AKB. Telah banyak upaya-upaya yang dilakukan untuk menurunkan AKI dan AKB di Provinsi NTB. Upaya-upayanya adalah melalui peningkatan akses pelayanan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan sesuai standar pada ibu dan bayi, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan penguatan tata kelola.

Pendekatan safe motherhood merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk menurunkan AKI dan AKB. Terdapat 4 (empat) pilar pendekatan safe motherhood dalam menurunkan angka kematian ibu, yaitu keluarga berencana, pemeriksaan kehamilan sesuai standar, persalinan bersih dan aman, serta PONED dan PONEK.

Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) merupakan strategi untuk persalinan yang aman di tingkat pelayanan dasar. Puskesmas PONED adalah puskesmas rawat inap yang memiliki kemampuan serta fasilitas PONED siap 24 jam untuk memberikan pelayanan terhadap ibu hamil, bersalin dan nifas serta kegawatdaruratan bayi baru lahir dengan komplikasi yang datang sendiri atau atas rujukan kader di masyarakat, bidan di desa, puskesmas dan melakukan rujukan ke RS / RS PONEK pada kasus yang tidak mampu ditangani.

Beberapa Puskesmas di Provinsi NTB telah mampu PONED. Seluruh Puskesmas diharapkan memiliki kemampuan Puskesmas PONED untuk mencegah terjadinya kematian ibu dan bayi. Puskesmas PONED yang telah terbentuk di Provinsi NTB kadang kala menghadapi kendala perpindahan/ mutasi tenaga yang telah terlatih PONED sehingga syarat Puskesmas PONED dari segi ketenagaan tidak bisa dipenuhi lagi disamping permasahan-permasalahan lainnya.    

Selain upaya meningkatkan kemampuan seluruh Puskesmas menjadi Puskesmas mampu PONED, Dinas Kesehatan dalam kegiatan  Fasilitasi Implementasi PONED bagi Kabupaten/ Kota tersebut juga bertujuan meningkatkan dan me-refresh pengetahuan peserta mengenai layanan PONED; peserta mampu mengidentifikasi keberadaan tenaga, sarana, dan prasarana di Puskesmas yang menjadi sumber daya sebuah Puskesmas PONED; peserta mengetahui jenis pelayanan maternal dan neonatal yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan; meningkatkan dan me-refresh pengetahuan peserta mengenai Rumah Sakit PONEK sebagai fasilitas kesehatan rujukan yang mampu memberikan pelayanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Penulis : I Gusti Ayu Juliantari, S.ST., S.Si.,MPH