Pertemuan Review Program Imunisasi & Penurunan Zero Dose

Capaian imunisasi secara nasional perlu untuk terus ditingkatkan. Sampai saat ini masih terdapat anak-anak hingga usia remaja 11 tahun yang belum mendapatkan imunisasi sama sekali (zero dose), salah satunya disebabkan masih adanya isu dan stigma terhadap imunisasi di masyarakat.

Berangkat dari hal ini, Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Bidang P2P menyelenggarakan Pertemuan Review Program Imunisasi dan Penurunan Zero Dose yang berlangsung di Hotel Prime Park, Mataram, Selasa (15/7).

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan program yang transformatif, perlu adanya sistem yang kolaboratif dengan melibatkan seluruh OPD dan lintas sektor terkait dalam mencapai tujuan-tujuan program.

“Hambatan-hambatan yang kita hadapi saat ini sering kali merujuk pada sistem penginputan data pada aplikasi-aplikasi yang telah disediakan oleh Kemenkes, baik dari sarana prasarana, SDM, dan sebagainya,” terangnya.

Beliau mengharapkan, hambatan-hambatan ini dapat dipetakan dan dirumuskan solusinya sehingga data yang dikumpulkan dari setiap kabupaten/kota dapat menyeluruh dan merata, agar pelayanan imunisasi dapat berjalan maksimal sesuai target capaian yang telah ditentukan.

Turut hadir dalam kegiatan ini, Ketua IAKMI NTB, Penangung Jawab Imunisasi dari seluruh kab/kota dan perwakilan Tim Penggerak (TP) PKK Provinsi NTB.

Pemulihan Pasca Banjir, Pemprov NTB Selenggarakan Cek Kesehatan Gratis & Trauma Healing

Bencana banjir yang sempat melanda Kota Mataram pada Minggu (6/7) lalu tidak hanya berdampak pada kerugian materil, namun juga dapat berdampak pada kesehatan, baik fisik maupun psikis masyarakat. Mengantisipasi hal ini, Pemerintah Provinsi NTB mengutamakan gerak cepat dan kolaborasi kuat dengan berbagai pihak untuk menyelenggarakan cek kesehatan gratis serta trauma healing bagi para korban, sebagai langkah pemulihan pasca banjir.

Selain cek kesehatan gratis dan trauma healing, kegiatan yang diselenggarakan pada Minggu (13/7) ini juga dibarengi dengan pemberian bantuan sosial bagi masyarakat terdampak di tiga (3) wilayah, yakni lingkungan Kekalik, lingkungan Tegal Selagalas dan Karang Kemong. Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyalurkan bantuan berupa Kit seperti Emergency Kit, BBL Kit, Bulin Kit, PUS kit, dan Bumil kit. Ada pula bantuan sosial berupa sembako yang diberikan oleh BPBD serta BPJS Kesehatan.

Ketua Tim Penggerak (TP) PKK NTB, Sinta Agathia M. Iqbal hadir dalam kegiatan ini bersama Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah, Lalu Mohammad Faozal, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., bersama tim kesehatan Dinas Kesehatan NTB, Tim Medis RSUD Provinsi NTB, RS Mandalika, RSJ Mutiara Sukma, RS Mata, RSUD Kota Mataram, BLKPK NTB dan Puskesmas wilayah setempat.

Dalam kesempatan ini, TP PKK melakukan trauma healing melalui permainan seperti Pertakid (Board Game), ⁠mainan Janur, Engklek, dan lainnya, bersama anak-anak di lingkungan terdampak banjir. Ketua TP PKK juga memanfaatkan momen ini dengan memberikan edukasi kepada anak-anak untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan, terutama membuang sampah pada tempatnya. Trauma healing juga dilakukan oleh tim RSJ Mutiara Sukma dan PMI NTB, mengingat pentingnya menjaga kesehatan jiwa dan mental masyarakat dalam kondisi pasca bencana.

Ketua TP PKK mengapresiasi kegiatan ini dan mengungkapkan rasa terima kasih kepada seluruh tim kesehatan dan berbagai pihak yang terlibat. “Kegiatan ini menunjukkan bahwa pemerintah hadir di tengah masyarakat,” ungkapnya.

Monev PPM TBC, Kadinkes Harapkan Lebih Banyak Penemuan Kasus TBC di NTB

Angka penemuan kasus TBC di NTB terbilang masih rendah, terutama dari fasyankes swasta (klinik, tempat praktik mandiri dokter, dan rumah sakit), serta masih cukup banyak kasus TBC yang belum dilaporkan (under reporting).

Hal ini menjadi atensi Dinas Kesehatan Provinsi NTB sebagaimana disampaikan Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., dalam kegiatan Pertemuan Monitoring Evaluasi Program Public-Private Mix (PPM) Tuberkulosis dan Intervensi Layanan TBC HIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025, Rabu (9/7) di Lombok Plaza Hotel, Mataram.

“Isu pertama TBC penemuan rendah dan pelaporan belum sesuai harapan (under reporting),” ungkapnya. “Saat ini PR-nya bagaimana agar lebih banyak penemuan kasus (TBC) dan memaksimalkan implementasi program,” lanjut Dr. Fikri.

Dr. fikri mengungkapkan, keterlibatan dan partisipasi kuat masyarakat sangat dibutuhkan. Ia juga mengaitkan persoalan ini dengan Desa berdaya yang merupakan salah satu program Gubernur NTB. “Persoalan kesehatan bisa kita temukan lebih awal di level depan melalui Desa Berdaya. Kita, kesehatan, diminta sukseskan beberapa indikator desa sehat dan zero stunting. Prioritasnya desa dengan kemiskinan ekstrem yang berjumlah sekitar 106 desa,” terangnya.

Hal ini, menurutnya, karena TBC juga memiliki korelasi dengan tingkat kemiskinan. Begitu juga dengan berbagai penyakit lain terutama yang berkaitan dengan lingkungan. Sehingga harapannya melalui Desa Berdaya ini dapat memberikan pengaruh pada peningkatan kualitas kesehatan di NTB.

Pertemuan Monitoring Evaluasi Program Public-Private Mix (PPM) Tuberkulosis dan Intervensi Layanan TBC HIV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 merupakan kerja sama Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan The Global Fund Komponen Tuberkulosis. Kegiatan ini diselenggarakan selama tiga (3) hari sejak Rabu 9 Juli, hingga Jum’at 11 Juli 2025, dalam rangka evaluasi dan percepatan peningkatan capaian indikator program TBC dan PPM serta pelaksanaan kolaborasi layanan TBC dan HIV.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Badaruddin, S.Kep.,Ns.MM., mengingatkan agar Kabupaten/Kota memastikan praktik mandiri termasuk RS dan Klinik dipastikan memenuhi mandat yang ada di dalam PerPres No.67 Tahun 2021, terkait penanggulangan Tuberkulosis. “Di tingkat Provinsi, ini adalah program Quick Win dari pusat kemudian turun menjadi program prioritas Gubernur dan akan dipertajam dengan pencapaian SPM di Kabupaten Kota, sehingga tugas kita memastikan ini terimplementasi dengan seksama,” tutupnya.