PROFIL PPID DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam menjamin:

1. Hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Kewajiban badan publik untuk menyediakan, mendokumentasikan, dan melayani permintaan;
3. Pengecualian Informasi hanya berlaku secara ketat dan terbatas, untuk melindungi kepentingan yang lebih besar seperti keamanan negara, privasi individu, dan rahasia dagang;
4. Penguatan tata kelola internal badan publik, khususnya dalam hal pengelolaan dokumentasi dan pelayanan informasi kepada masyarakat.

Hak atas informasi publik merupakan pondasi utama dalam membangun budaya pemerintahan yang terbuka. Semakin terbuka sebuah institusi publik terhadap akses informasi, semakin besar peluang masyarakat untuk mengawasi, memberikan masukan, dan memastikan akuntabilitas kinerja penyelenggara negara.

Lebih dari itu, keterbukaan informasi memperkuat kualitas demokrasi dengan mendorong keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Tanpa jaminan atas hak untuk tahu, partisipasi publik menjadi semu dan berpotensi menggerus kepercayaan terhadap institusi negara.

Transparansi dan akuntabilitas badan publik membuka peluang partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Bagi badan publik, keterbukaan informasi dapat menciptakan tata pemerintahan dan menjadi alat efektif dalam pencegahan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Sesuai dengan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 821.29/57/Prog/II/2018 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pemberi Informasi Pada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dengan terbentuknya PPID di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, pemohon informasi sesuai dengan haknya dapat memperoleh layanan informasi publik yang ada di Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

TUGAS & WEWENANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DINAS KESEHATAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Dinas Kesehatan Provinsi NTB.