Dinas Kesehatan Provinsi NTB melakukan konsultasi program ke Kementerian Kesehatan RI terkait dengan Surveilans, Imunisasi, Krisis Kesehatan dan Kesehatan Haji pada Kamis (12/12).
Kedatangan tim yang dipimpin Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, L. Hamzi Fikri, didampingi Kepala bidang P2P, Badaruddin, diterima oleh Direktur Surveilans dan Kekarantinaan Kesehatan, dr. Achmad Farchanny Tri Adryanto, M.K.M., di ruang Direktorat Surveilans dan Kekarantina Kesehatan Kemenkes.
Dalam agenda ini dilakukan pembahasan terkait beberapa indikator program, di antaranya indikator program surveilans yaitu kelengkapan, ketepatan dan respon, Subdit PIE, kelengkapan laporan pemetaan risiko dan rekomendasi. Semua indikator tersebut pada tahun 2024 telah mencapai target dengan kinerja sangat baik.
dr. Achmad Farchanny mengharapkan, pada tahun 2025 pencapaian kinerja tersebut dapat di tingkatkan. Beliau juga menyampaikan adanya penambahan indikator pada tahun 2025 yaitu pada pada program penyakit infeksi emerging yaitu penambahan penyakit untuk pemetaan risiko dan rekomendasi, yang semula 3 kasus bertambah menjadi 10 kasus. Lebih lanjut, dr. Achmad Farchanny menambahkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB akan menjadi rumah sakit sentinel surveilans PIE.
Adapun untuk kegiatan surveilans vektor yang dilakukan di Provinsi NTB sudah dilakukan dengan baik, di antaranya dalam hal pencegahan dan antisipasi kejadian penyakit yang disebabkan oleh vektor dengan rutin melakukan pembinaan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kabupaten.
Untuk diketahui, Provinsi NTB merupakan salah satu dari 5 provinsi yang pengelola programnya merupakan fungsional entomolog.
Terkait program imunisasi, hal yang menjadi pembasan yaitu mengenai pelaksanaan imunisasi heksavalen yang akan dilaksanakan pada bayi. NTB menjadi salah satu provinsi yang dipilih untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Pelaksanaan imunisasi heksavalen rencananya akan dilaksanakan pada trimester 1 atau 2 tahun 2025.
Sementara untuk program Haji, pembahasannya terkait pemeriksaan jama’ah Haji tahun 2025, Siskohatkes dan rekrutmen tenaga Kesehatan jama'ah Haji tahun 2025.
Berdasarkan imbauan dari puskes Haji, semua provinsi atau kabupaten sudah bisa melakukan pemeriksaan Kesehatan Haji karena semua data jama’ah sudah tercantum dalam Siskohatkes. Sementara informasi terkait Siskohatkes untuk kabupaten/kota yang belum mendapatkan akun saat ini sedang dalam proses.
Rekrutmen tenaga Kesehatan jama’ah Haji tahun 2025 saat ini sudah dibuka sejak 12 Desember 2024.
Terakhir, agenda tim dilanjutkan dengan kunjungan ke Pusat Krisis Kesehatan. Dr. dr Fikri selaku Kepala Dinas Kesehatan NTB menyerahankan dokumen Inisiasi Program Desa Tangkas (Tanggap Krisis Kesehatan) kepada Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes RI.