Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTB resmi membuka kegiatan Penguatan Pelayanan Rujukan Balik (PRB) untuk Ketersediaan Obat bagi Masyarakat di Provinsi NTB, yang diselenggarakan pada 30 November hingga 3 Desember 2025 di Kota Mataram. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan Dinas Kesehatan kabupaten/kota serta sejumlah puskesmas terpilih yang berstatus BLUD dan dinilai siap mengimplementasikan Program Rujuk Balik.
Program PRB merupakan salah satu strategi penting dalam sistem pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk memastikan keberlanjutan layanan obat bagi peserta yang menderita penyakit kronis stabil, seperti Diabetes Mellitus dan Hipertensi. Meskipun implementasinya telah berlangsung di berbagai fasilitas kesehatan, pelaksanaan PRB di NTB masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan ketersediaan obat di puskesmas, koordinasi yang belum optimal antar fasilitas kesehatan, hingga belum seragamnya pemahaman mengenai mekanisme PRB antara BPJS Kesehatan, Apotek PRB, dan fasilitas kesehatan di berbagai tingkatan.
Melalui kegiatan penguatan kapasitas ini, Pemerintah Provinsi NTB berupaya menyatukan persepsi dan langkah seluruh pemangku kepentingan untuk memperbaiki pelaksanaan program di lapangan. Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan penguatan terkait kebijakan dan mekanisme PRB, peningkatan kemampuan dalam mengintegrasikan PRB dengan sistem pengelolaan obat dan pembiayaan kesehatan, serta pemahaman tentang pentingnya koordinasi lintas sektor dalam menjamin kesinambungan layanan bagi masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan yang muncul di daerah dan menyusun rencana tindak lanjut yang aplikatif sesuai kondisi masing-masing kabupaten/kota. Identifikasi juga diperkuat dengan adanya kunjungan lapangan bagi peserta kegiatan ke Puskesmas Nipah dan Puskesmas Bayan Kabupaten Lombok Utara, untuk meninjau langsung pelaksanaan PRB di Puskesmas tersebut.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai instansi, termasuk BPJS Kesehatan Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kota Mataram, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara, Puskesmas Jembrana Provinsi Bali, serta dokter spesialis penyakit dalam yang memberikan penjelasan mengenai tata laksana terapi rujuk balik bagi penderita penyakit kronis. Selain itu, lima narasumber dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB turut memberikan materi terkait kebijakan pembiayaan kesehatan, peningkatan akses pelayanan obat PRB, optimalisasi kapasitas BLUD puskesmas, serta evaluasi program kefarmasian.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.,MARS., berharap kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat implementasi Program Rujuk Balik di seluruh kabupaten/kota, terutama dalam memastikan ketersediaan obat kronis secara berkesinambungan bagi masyarakat. Beliau juga mengingatkan agar apa yang menjadi rencana tindak lanjut dalam kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
Dalam kesempatan yang sama, Hj. Tuti Herawati, S.Sit.,MPH., selaku Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB mengungkapkan, dengan sinergi lintas sektor dan peningkatan kapasitas pengelola program, layanan PRB diharapkan dapat berjalan lebih optimal, efisien, dan berorientasi pada mutu pelayanan, sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup para penderita penyakit kronis di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
