Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat menyelenggarakan Pertemuan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Telemedicine di Mataram pada 4-6 Desember 2025. Kegiatan ini menghadirkan perwakilan BPJS wilayah IX, Bapedda NTB, Dinas Kesehatan kabupaten/kota, rumah sakit, serta puskesmas di NTB.
Pertemuan ini bertujuan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi telemedicine, mencakup aspek infrastruktur, SDM, pembiayaan, ketersediaan alat kesehatan, mutu layanan, serta integrasi sistem rujukan berbasis kompetensi.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr.dr.H. Lalu Hamzi Fikri, MM.,MARS., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa NTB telah menerima apresiasi dari Kementerian Dalam Negeri atas keberhasilan daerah dalam meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan. Salah satu capaian tersebut adalah keberhasilan NTB dalam mengimplementasikan berbagai transformasi layanan kesehatan, termasuk layanan telemedicine.
Selain itu dr. Fikri menekankan bahwa telemedicine merupakan solusi penting bagi daerah dengan tantangan geografis. Dengan adanya dukungan pembiayaan dari BPJS Kesehatan, telemedicine kini memiliki peluang besar untuk memperluas pelayanan konsultasi jarak jauh, terutama untuk pemeriksaan seperti USG, EKG, dan konsultasi dengan dokter spesialis di rumah sakit rujukan.
Beliau juga menyampaikan bahwa ketersediaan infrastruktur menjadi faktor penentu keberhasilan. Saat ini sebagian besar wilayah NTB telah memiliki jaringan internet yang memadai, meski beberapa titik masih membutuhkan penguatan. Dukungan SDM, alat kesehatan, serta kesiapan fasilitas layanan menjadi prioritas yang harus dipastikan untuk memperlancar penyelenggaraan telemedicine.
Kepala Dinas menambahkan bahwa kebijakan nasional menuju sistem rujukan berbasis kompetensi akan mendorong setiap rumah sakit memiliki layanan unggulan tertentu. Hal ini diharapkan membuat telemedicine berjalan lebih efektif karena konsultasi dapat langsung terhubung dengan fasilitas yang benar-benar memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pasien.
Beliau juga menyoroti efisiensi layanan yang dihasilkan oleh telemedicine. Menurutnya, konsultasi yang sebelumnya menuntut pasien dari wilayah kepulauan atau pegunungan untuk melakukan perjalanan jauh, kini dapat dilakukan secara jarak jauh tanpa biaya transportasi tinggi. Selain menghemat biaya, telemedicine mempercepat pelayanan dan meningkatkan kepuasan masyarakat.
Menutup sambutannya, Kepala Dinas mengajak seluruh peserta dan fasilitas kesehatan untuk mempercepat implementasi telemedicine di wilayah masing-masing. Ia menekankan bahwa transformasi digital ini tidak boleh ditunda lagi mengingat manfaatnya sangat besar bagi masyarakat.
Melalui kegiatan evaluasi ini, diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di NTB dapat memperkuat kolaborasi dan komitmen dalam pengembangan layanan telemedicine, sehingga transformasi layanan kesehatan di NTB semakin maju, efektif, dan berorientasi pada kemudahan akses bagi seluruh masyarakat.
