Gubernur Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, saat didampingi Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., dalam Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Provinsi dan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota mengungkapkan saat ini tengah memaksimalkan peran Posyandu dan program Desa Berdaya untuk mencapai target terbebas dari kemiskinan ekstrem di tahun 2029.
Dalam kegiatan yang diselenggarakan pada Kamis (3/7) di Hotel Lombok Raya Mataram ini, Lalu Iqbal menjelaskan saat ini Posyandu yang telah tersebar di setiap desa memiliki pengaruh dalam pengentasan kemiskinan di NTB.
Salah satu yang paling berpengaruh dari kehadiran Posyandu dalam pelaksanaan kebijakan dan program strategis pemerintah adalah kekuatan dari ribuan kader. "Masyarakat sangat menerima kehadiran kader posyandu. Mereka didengar dan dicari masyarakat. Melihat dari konteks ini, ini aset yang luar biasa," ungkapnya.
Selain Posyandu, Program Desa Berdaya juga akan dimanfaatkan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengentas kemiskinan. Sebanyak 106 desa yang masuk dalam daftar kemiskinan ekstrem akan diberdayakan dengan memanfaatkan kerja sama dengan seluruh stakeholder.
Menurut Miq Iqbal, panggilan akrab Lalu Iqbal, desa-desa tersebut akan didampingi dengan prinsip memberdayakan, sehingga diharapkan terbentuk masyarakat yang tidak bergantung pada bantuan karena mampu berdaya sendiri, sesuai tujuan Desa Berdaya untuk melepas desa dari kemiskinan ekstrem sehingga tidak lagi masuk dalam daftar penerima bantuan.
Ketua TP PKK Provinsi NTB Sinta Agathia yang juga turut menjadi pembicara dalam kegiatan tersebut mengungkapkan adanya rencana pengembangan Sistem Informasi Posyandu (SIP) berbasis website yang akan menampung data-data Posyandu di seluruh desa secara real time. Melalui sistem ini diharapkan berbagai permasalahan dapat diselesaikan berdasarkan data-data tersebut secara tepat dan akurat.
Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB dengan Tim Pembina Posyandu Kabupaten/Kota se NTB tentang penyelenggaraan standar pelayanan minimal Posyandu.
