Pemerintah Provinsi NTB menyelenggarakan Rapat Forum Pemangku Kepentingan Utama dan Forum Kemitraan Pengelolaan Kerja sama Faskes dengan Pemangku Kepentingan Tingkat Provinsi NTB. Rapat diselenggarakan di Ruang Anggrek Kantor Gubernur NTB, Mataram pada Rabu (11/12).
Rapat ini bertujuan untuk membahas Universal Health Coverage (UHC) yang merupakan konsep pembangunan kesehatan global dengan memastikan setiap individu memiliki akses pelayanan kesehatan yang adil, komprehensif, dan bermutu tanpa adanya hambatan finansial. Indonesia berupaya mewujudkan UHC melalui Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
Rapat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi NTB yang diwakili Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Fathurrahman. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., bertindak sebagai moderator.
Asisten 1 mengapresiasi capaian UHC di NTB. Beliau mengungkapkan, sepuluh Kabupaten/Kota di NTB telah mencapai UHC dan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima penghargaan UHC award 2024 dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK RI). Hal ini, menurutnya, menunjukkan bahwa dedikasi dan komitmen tinggi dalam mewujudkan UHC dengan cakupan perlindungan kepesertaan Program JKN minimal 98% dari total penduduk.
“Saya harap penghargaan ini dapat menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk menyempurnakan cakupan kepesertaan aktif dan memastikan perlindungan kesehatan penduduk secara menyeluruh di wilayahnya,” ungkap Fathurrahman.
Terdapat 3 poin pesan yang disampaiakn Asisten 1 dalam rapat tersebut. Pertama, perluas jangkauan [kepesertaan] sampai 100 persen. Saat ini Provinsi NTB telah mencapai kepesertaan JKN-KIS 99,6% tetapi tingkat keaktifan peserta sebesar 78,92% dan masih perlu ditingkatkan lagi. Pemerintah daerah harus mendorong agar setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program JKN-KIS.
Kedua, gunakan pendekatan yang lebih efektif dan solutif bagi masyarakat yang belum melaksanakan kewajiban iurannya. Evaluasi sistem pembayaran kewajiban iuran. Dorong ketepatan penyaluran subsidi pembayaran agar manfaatnya dapat dirasakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Ketiga, pastikan adanya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan terhadap kualitas pelayanan. Pemerintah pusat, daerah, dan fasilitas kesehatan harus memastikan bahwa setiap warga negara dapat mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya dan lokasi
Sebagai penutup, Fathurrahman selaku Asisten 1 mengajak para pemangku kebijakan untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan Program JKN-KIS dengan menghadirkan layanan kesehatan yang terjangkau, berkualitas, dan merata bagi seluruh masyarakat serta mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah Kabupaten/Kota se-NTB atas dukungannya sehingga Provinsi NTB dapat mewujudkan Universal Health Coverage. Semoga tujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat NTB dapat tercapai.
Peserta yang hadir dalam forum ini yaitu Ketua Komisi V DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Asisten III Administrasi dan Umum, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah provinsi NTB, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi NTB, Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Ketua PERSI Provinsi NTB, Ketua IDI wilayah Provinsi NTB, Ketua ASKLIN Provinsi NTB, Kepala Biro Kesra Setda Provinsi NTB, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, Kepala Bidang SDK Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Asdep Bidang JPK BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XI, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Analis Bidang JPK BPJS Kesehatan Kedeputian wilayah XI, Kepala Bagian Kepesertaan BPJS kesehatan Cabang Mataram, Kepala Bagian Mutu Layanan Fasilitas Kesehatan BPJS Kesehatan cabang Mataram, Staf BPJS Kesehatan Cabang Mataram, Katimja Pengelolaan Pendanaan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB.