Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Kesehatan terus melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan intervensi stunting. Beberapa indikator pencegahannya seperti pemberain tablet tambah darah (TTD) untuk perempuan usia 6-23 tahun, edukasi pentingnya pemberian ASI Eksklusif, pemantauan tumbuh kembang balita dan desa bebas buang air besar. Dilakukan pula intervensi spesifik dengan pemberian makanan tambahan (PMT) pada bayi yang berat badannya kurang, serta melakukan kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait dan akademisi dari Poltekkes Kemenkes Mataram.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menyampaikan perkawinan anak dan kebersihan lingkungan termasuk air bersih memengaruhi angka stunting di NTB. “Kita harus terus mendorong terjadinya perubahan perilaku terutama dalam pemberian makan dan kebersihan lingkungan. Karena data menunjukkan perubahan perilaku memberikan dampak lebih signifikan terhadap anak stunting,” ungkap Dr. Fikri dalam kegiatan audiensi, validasi dan sinkronisasi data stunting di Dinkes NTB, Senin (21/4).
Menurtunya, intervensi spesifik sensitif sangat penting dan perlu penguataan kolaborasi dengan pemangku kebijakan karena penuntasan stunting merupakan pekerjaan besar yang harus diselesaikan bersama.
Bunda Sinta Agathia, selaku Ketua TP PKK NTB, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa semua pihak memiliki kontribusi penting dalam menuntaskan stunting. “Kolaborasi bisa terus dilakukan dan diperluas. TP PKK NTB sendiri siap berperan aktif dalam menurunkan angka stunting sesuai dengan tugas dan fungsi PKK,” jelasnya.
TP PKK NTB saat ini sudah menyusun program dan lokus untuk intervensi stunting dan telah berkoordinasi dengan TPP PKK kab/kota untuk bersinergi menjalankan program. Bunda Sinta menegaskan pentingnya data yang akurat untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien.
Apresiasi diberikan Bunda Sinta atas terselenggaranya audiensi ini dan diharapkan hasil dari pertemuan ini dapat menjadi acuan PKK untuk bergerak di lapangan.