Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Pertemuan Kemitraan Dalam Rangka Advokasi Penguatan Bidang Kesehatan Masyarakat Tingkat Provinsi NTB di Mataram, Selasa (25/11). Kegiatan ini menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga profesi, organisasi wanita, serta Tim Kerja terkait di lingkup Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Pertemuan dibuka secara resmi oleh Pelaksana Harian (PLH) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, H. Badarudin, S.Kep., Ns., MM, yang dalam sambutannya menekankan pentingnya kemitraan strategis untuk memperkuat bidang kesehatan masyarakat, khususnya dalam menghadapi tantangan pembangunan kesehatan yang semakin kompleks dan dinamis.
Dalam arahannya, H.Badarudin menyampaikan bahwa pembangunan kesehatan merupakan tanggung jawab bersama sekaligus modal dasar bagi keberlanjutan pembangunan sektor lainnya. Karena itu, kemitraan perlu dibangun atas dasar prinsip kesetaraan, keterbukaan, saling menguntungkan, serta komitmen kuat dari seluruh pihak.
Ia menekankan tiga aspek penting kemitraan, yaitu visi bersama, peran dan tanggung jawab setiap aktor, serta mekanisme kolaborasi yang jelas dan berkelanjutan. Dinas Kesehatan NTB berperan sebagai regulator dan koordinator kebijakan, penyedia data kesehatan, serta pelaksana monitoring dan evaluasi. Sementara dunia usaha didorong untuk memberikan dukungan melalui CSR, fasilitas, dan teknologi, termasuk penerapan standar kesehatan kerja.
Di sisi lain, organisasi masyarakat diharapkan terus menggerakkan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan PHBS, penyampaian aspirasi terkait layanan kesehatan, serta keterlibatan dalam kegiatan lapangan seperti Posyandu. Adapun organisasi profesi memiliki peran strategis dalam menjaga standar etika dan kualitas tenaga kesehatan serta memberikan dukungan teknis berbasis keilmuan.
Dalam forum tersebut, para peserta juga membahas area kolaborasi yang perlu diperkuat, seperti identifikasi program prioritas kesehatan, pembagian tugas dan sumber daya, pembentukan forum kemitraan, serta penyusunan mekanisme pelaporan dan akuntabilitas yang transparan.
H. Badarudin berharap pertemuan ini dapat menghasilkan rumusan program yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan promotif dan preventif. “Mari kita jadikan forum ini sebagai ruang untuk berbagi pengalaman, menguatkan sinergi, dan mencari solusi terbaik demi masyarakat NTB yang lebih sehat,” tutupnya.
