Dinas Kesehatan Provinsi NTB melalui Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Kelompok Rentan dan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan Monitoring Evaluasi (Monev) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yang diselenggarakan di seluruh Kabupaten/Kota sejak Selasa (12/8/25) dan berakhir pada Rabu (3/9/25).

 

Kegiatan ini sebagai langkah optimalisasi penanganan penyalahguna Napza dan percepatan pembentukan IPWL untuk layanan rehabilitasi medis penyalahguna Napza di tingkat faskes layanan primer seperti Puskesmas dan faskes lainnya (pustu, RS, klinik). Adanya Komitmen Bersama dalam kegiatan ini yang tertuang dalam bentuk dokumen penandatanganan oleh seluruh Kepala Puskesmas sebagai bentuk dukungan percepatan pembentukan IPWL Napza di Seluruh Puskesmas se-NTB.

 

Provinsi NTB menargetkan 16 IPWL di Puskesmas yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2025. Saat ini, dari 19 IPWL yang ditetapkan, baru 6 Pauskesmas yang ditetapkan sebagai IPWL.

 

Monev Bimtek IPWL ini diharapkan dapat mendorong tercapainya pelaksanaan dan target indikator persentase orang dengan gangguan penggunaan Napza yang mendapat layanan rehabilitasi medis di fasyankes IPWL, serta meningkatnya persentase puskesmas yang mampu memberikan layanan rehabilitasi medis penyalahguna Napza.

 

Peserta Monev berasal dari Puskesmas serta Penanggung Jawab, Pengelola Program Kesehatan Jiwa dan Napza serta Lintas Sektor terkait di masing-masing Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.