Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar Forum Perangkat Daerah sebagai langkah menyusun Rencana Kerja Tahun 2027 sekaligus menyelaraskan program prioritas pembangunan kesehatan di Aula Bakti Husada, Mataram, pada Selasa (31/3).
Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam mendukung program unggulan Pemerintah Provinsi NTB, yakni Desa Berdaya, yang saat ini difokuskan pada 40 desa miskin ekstrem dari total 106 desa lokus intervensi. Forum ini juga bertujuan menyepakati target, indikator kinerja, serta arah kebijakan pembangunan kesehatan yang akan dituangkan dalam dokumen perencanaan daerah.
Kepala Dinas Kesehatan NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., dalam paparannya menyoroti sejumlah persoalan krusial yang masih menjadi tantangan. Salah satunya adalah tingginya angka kematian ibu dan bayi, yang sebagian besar terjadi di rumah sakit. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya penguatan deteksi dini dan sistem rujukan dari layanan kesehatan tingkat pertama. Penyebab utama kematian ibu didominasi oleh perdarahan, sementara pada bayi banyak disebabkan oleh berat badan lahir rendah (BBLR).
Selain itu, penanganan stunting juga menjadi perhatian serius. Pemerintah daerah berencana memperkuat intervensi berbasis keluarga dengan melibatkan lintas sektor, khususnya di wilayah Desa Berdaya. Upaya ini dinilai penting mengingat faktor penyebab stunting tidak hanya berasal dari aspek kesehatan, tetapi juga sanitasi, lingkungan, dan perilaku masyarakat.
Di sisi lain, tren penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes melitus, dan stroke terus meningkat dan mendominasi kasus di fasilitas pelayanan kesehatan. Untuk itu, program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus didorong, meskipun pada tahun 2025, capaian CKG baru mencapai 26 persen dari target 36 persen.
Capaian Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di NTB sendiri telah menunjukkan hasil yang baik, namun masih terdapat tantangan terkait keaktifan peserta dan ketepatan sasaran penerima, khususnya pada kelompok masyarakat miskin.
Isu lain yang turut mengemuka adalah belum meratanya distribusi tenaga kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis antara wilayah Lombok dan Sumbawa. Kondisi ini menjadi perhatian karena berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Melalui forum ini, seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan diharapkan dapat memperkuat sinergi lintas sektor guna menghasilkan program yang lebih terarah dan berdampak langsung bagi masyarakat. Seluruh program yang dirancang ke depan juga diarahkan untuk mendukung implementasi Desa Berdaya sebagai program unggulan daerah, dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan.
