Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. dr. Fikri, secara resmi membuka kegiatan Pertemuan Monitoring dan Evaluasi Public-Private Mix (PPM) Program Tuberkulosis (TBC) serta Koordinasi Perencanaan Implementasi PPM Tingkat Provinsi Tahun 2026, pada Senin (20/4). Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi capaian program TBC sekaligus memperkuat perencanaan implementasi ke depan.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Hartawan, S.Sos., MM., menyampaikan bahwa tuberkulosis masih menjadi tantangan besar dalam pembangunan kesehatan. Berdasarkan Global TBC Report 2024, Indonesia masih berada pada posisi kedua dengan beban TBC tertinggi di dunia, dengan estimasi mencapai 1.090.000 kasus. Kondisi ini menuntut adanya upaya yang lebih terintegrasi dan kolaboratif dalam penanganannya.
Lebih lanjut disampaikan, capaian indikator utama program TBC di Provinsi NTB masih belum memenuhi target nasional. Berdasarkan data SITB tahun 2025, capaian penemuan kasus TBC baru mencapai 61,31% dari target, dan pada triwulan I tahun 2026 baru mencapai 13,83%. Demikian pula angka keberhasilan pengobatan, investigasi kontak, serta pemberian terapi pencegahan yang masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Capaian kolaborasi TBC-HIV juga menunjukkan masih perlunya penguatan, baik dalam skrining maupun tindak lanjut pengobatan. Kepala Dinas Kesehatan dalam sambutannya menekankan bahwa salah satu kunci percepatan pencapaian target adalah melalui penguatan pendekatan Public-Private Mix (PPM), yaitu pelibatan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta. Dengan jumlah fasilitas kesehatan swasta yang cukup besar di NTB, namun masih terfragmentasi, diperlukan upaya serius untuk meningkatkan keterlibatan dalam pelaporan, diagnosis, dan pengobatan TBC. Selain itu, pelibatan komunitas juga menjadi komponen penting dalam mendukung keberhasilan program, khususnya dalam penemuan kasus, pendampingan pasien, serta peningkatan kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor, lintas program, serta dukungan kebijakan yang kuat menjadi sangat diperlukan. Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat melakukan evaluasi secara komprehensif, mengidentifikasi tantangan, serta merumuskan langkah strategis dalam meningkatkan capaian indikator program TBC di Provinsi NTB. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperkuat sinergi dalam implementasi PPM sehingga pelayanan TBC dapat lebih luas menjangkau masyarakat dan berpusat pada pasien. Dengan komitmen dan kerja bersama, diharapkan upaya penanggulangan TBC di Provinsi NTB dapat berjalan lebih optimal dan berkontribusi dalam mencapai target eliminasi TBC secara nasional