Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., mewakili Sekda NTB memberikan sambutan dalam Kick Of Penguatan, Pemantauan dan Evaluasi Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Tahun 2025 di Hotel Lombok Astoria, Mataram, Rabu (23/04).
Dr. Fikri menyebutkan saat ini NTB dengan jumlah penduduk lebih dari lima juta jiwa memiliki beberapa tantangan pada sektor kesehatan. Akses pelayanan, kualitas pelayanan kesehatan dan peningkatan SDM kesehatan menjadi atensi Pemerintah Provinsi NTB.
Salah satu kebijakan penguatan layanan kesehatan primer dilakukan melalui program Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) atau disebut juga Cek Kesehatan Gratis (CKG). CKG mendapat dukungan positif dari Gubernur NTB.
“Saat ini 175 Puskesmas di NTB telah ditetapkan dengan pola tata kelola BLUD dan seluruh puskesmas di NTB telah melaksakakam implementasi Integrasi Layanan Primer (ILP) yang akan mendukung pelaksanaan CKG ini," ungkap Dr. Fikri.
Sementara itu, menurutnya, tata kelola BLUD dan peningkatkan mutu pelayanan masyarakat perlu diberikan perhatian khusus. "Komitmen NTB penuh untuk mendukung penguatan pelayanan primer," jelasnya.
Dr. Fikri melanjutkan, "Kegiatan Kick Off hari ini merupakan langkah awal untuk memperkuat koordinasi serta mensosialisasikan rencana pendampingan penguatan pemantauan dan evaluasi tata kelola pelayanan kesehatan primer tahun 2025."
Seluruh stakeholder terkait perlu memahami peran masing-masing dalam mendukung keberhasilan program ini. Pemerintah provinsi sebagai pembina sekaligus pengawas harus diperkuat, sehingga mampu memberikan arahan strategis kepada pemerintah kabupaten/kota dalam menjalankan fungsi pelayanan kesehatan primer.
Sementara itu, Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Ditjen Bina Bangda Kemendagri, Chaerul Dwi Sapta, SH., M.AP., menyampaikan, NTB adalah yang pertama dalam tata kelola untuk Primary Health Care (PHC). “Praktik baik yang sudah dilakukan di NTB baik Provinsi dan Kabupaten/Kota akan kita tularkan praktiknya ke 37 provinsi lain," ujar Chaerul.
Disebutkan, Ditjen Bina Bangda Kemendagri bersama Unicef dan teman-teman dari NTB telah mempersiapkan layanan publik transparansi yaitu SIPAC, dimana NTB menjadi provinsi yang telah melaksanakan impelmentasi.
"Provinsi NTB diharapkan bisa memberikan contoh praktik baiknya untuk seluruh provinsi lain di Indonesia,” lanjut Chaerul.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Sekertaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB, BPKAD, BAPPEDA, Biro dan Inspektorat.