Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melaksanakan Visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Aula Bhakti Husada, Dinas Kesehatan Provinsi NTB pada Kamis (20/11). Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran pejabat serta staf internal Dinas Kesehatan NTB. Selain itu, Tim Komisi Informasi NTB hadir dengan formasi lengkap, yaitu 5 orang Komisioner dan 1 staf, di antaranya, Drs. H. M. Zaini (Ketua Komisi Informasi), Asrarudin, S.AP., M.M.Inov. (Wakil Ketua), H. Sansuri, S.Pt., M.M., Badrun, A.M., Suaeb Qury, S.HI. 

 

Kegiatan dibuka dengan sambutan dari Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS. Dalam pemaparannya, dr.Fikri menyampaikan profil singkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan serta berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memperkuat layanan keterbukaan informasi publik.

dr.Fikri juga menegaskan komitmen Dinas Kesehatan untuk kembali mempertahankan predikat "Informatif" yang telah diraih pada tahun sebelumnya.

“Kami berharap penilaian tahun ini tetap objektif. Kami siap menerima kritik dan saran untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat,” ujar dr.Fikri. 

 

Selama sesi visitasi, tim Komisi Informasi mengajukan sejumlah pertanyaan mendalam terkait implementasi keterbukaan informasi, meliputi, pelayanan informasi bagi kelompok rentan, inovasi layanan informasi kesehatan, mekanisme permohonan informasi terkait barang dan jasa, penyebaran informasi melalui media audiovisual, fitur dan aksesibilitas chatbot “SobatSehatmu” dan jumlah dan penanganan pengaduan masyarakat dalam satu tahun terakhir. 

 

Dalam diskusi tersebut, Dinas Kesehatan memaparkan berbagai inovasi yang telah dikembangkan sebagai bentuk penguatan layanan informasi publik. Beberapa di antaranya yaitu, Chatbot SobatSehatmu sebagai pusat data dan informasi kesehatan NTB, layanan pengaduan khusus Dinas Kesehatan, produksi konten kreatif berupa video edukasi dan informasi kesehatan yang dipublikasikan melalui Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube. 

 

dr.Fikri menambahkan bahwa komitmen ini didukung oleh anggaran khusus Humas dan PPID, penyediaan sarana-prasarana layanan informasi, serta berbagai pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

 

Tim Komisi Informasi NTB mengapresiasi kesiapan dan keterbukaan Dinas Kesehatan dalam visitasi Monev kali ini dan berharap inovasi yang sudah berjalan dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik di sektor kesehatan.

 

Kegiatan ditutup dengan harapan agar hasil visitasi ini dapat menjadi bahan evaluasi bersama, sehingga Dinas Kesehatan Provinsi NTB semakin adaptif, responsif, dan transparan dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat.