Dinas Kesehatan Provinsi NTB bersama Global Fund komponen Tuberkolosis menyelenggarakan Pertemuan Koordinasi Perencanaan Implementasi Public-Private Mix (PPM) serta Perluasan Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) ke Fasyankes Pemerintah dan Swasta Tingkat Provinsi NTB Tahun 2025 di Hotel Lombok Plaza pada Selasa (18/03).

Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi kendala dan tantangan implementasi PPM dan pemberian TPT serta penyusunan rencana strategi implementasi PPM di Kabupaten/kota. Selain itu, dilakukan identifikasi fasyankes swasta potensial untuk berkontribusi dalam TPT dan merumuskan rencana tindak lanjut kegiatan PPM.

Dalam sambutannya Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM. MARS., menyampaikan penuntasan TBC merupakan salah satu program prioritas Bapak Presiden Prabowo Subianto karena Indonesia merupakan negara dengan penderita TBC terbanyak ke-2 di dunia.

Lebih lanjut dr. Fikri menyampaikan ada 3 kendala yang dihadapi NTB dalam penuntasan TBC. Pertama,penemuan kasus TBC yang masih kurang dari 60% memungkinkan masih banyaknya penderita TBC yang belum mengetahui status kesehatannya. Sehingga tidak sedikit pula orang yang terpapar risiko penularan TBC. Selain itu, keaktifan dalam penemuan kasus TBC di masyrakat masih belum optimal dilakukan oleh fasyankes dan jejaring antar layanan di fasyankes juga belum terpadu dilakukan.

Kedua,tantangan pasien TBC yang berobat sampai sembuh. Hal ini dikarenakan efek samping obat TBC yang dirasakan oleh penderita TBC. Selain itu, penderita TBC juga terkadang berhenti mengkonsumsi obat setelah merasakan tubuh kembali sehat padahal belum memenuhi jangka waktu pemberian obat yang sudah ditentukan oleh dokter. Ketiga, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) pada kontak erat dan kontak serumah dengan penderita TBC belum sepenuhnya dapat dilakukan, karena mereka merasa tidak memiliki gejala TBC.

"Dengan adanya tantangan tadi, kita membutuhkan strategi efektif serta terus memperbaiki koordinasi baik dengan fasyankes pemerintah maupun swasta dan memperkuat implentasi TPT. Selain itu juga, perlunya respon cepat saat penemuan kasus untuk segera berobat." ungkap dr. Fikri

Sebagai penutup dr. Fikri menargetkan semua fasyankes milik pemeritah dan swasta terlibat dalam penemuan kasus. Selain itu, dr. Fikri juga berharap dengan adanya pertemuan ini kerjasama yang terjalin antara pemerintah dengan fasyankes swasta semakin lebih baik lagi dalam penuntasan TBC khususnya di NTB.

Hadir sebagai peserta dalam kegiatan ini perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, perwakilan Dinkes Kota Mataram, perwakilan Dinkes Kab. Lombok Barat, perwakilan Dinkes Kab. Lombok Timur, perwakilan Dinkes Kab. Lombok Tengah, perwakilan Dinkes Kab. Lombok Utara, Perwakilan BPJS, perwakilan PKBI, perwakilan ASKLIN NTB, perwakilan PERSI NTB dan KOPI TBC NTB