Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri hadir dalam kegiatan Pra Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Pra Musrenbang) Provinsi NTB yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada Selasa (14/4). Kegiatan ini menjadi tahapan penting dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah yang partisipatif, terintegrasi, dan tepat sasaran.
Pra Musrenbang dihadiri oleh jajaran perangkat daerah, termasuk Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., perwakilan kabupaten/kota, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait. Forum ini menjadi wadah untuk menyelaraskan usulan program dan kegiatan dari berbagai sektor, sekaligus memastikan kesinambungan antara perencanaan daerah dengan kebijakan nasional.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri menegaskan bahwa visi pembangunan NTB bukan sekadar slogan, melainkan komitmen bersama yang harus diwujudkan melalui program-program yang tepat sasaran, terukur, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Beliau menyampaikan bahwa sejak awal tahun 2026, berbagai program strategis telah mulai diimplementasikan, termasuk 10 program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai langkah konkret menuju pencapaian visi daerah.
Wakil Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota beserta jajaran, khususnya Bappeda, yang telah melaksanakan Musrenbang tepat waktu sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan yang terstruktur dan partisipatif.
Lebih lanjut, disampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTB menetapkan akselerasi pengendalian kemiskinan sebagai prioritas utama. Upaya ini dilakukan secara terintegrasi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, perluasan kesempatan kerja, serta penguatan perlindungan sosial. Selain itu, NTB juga terus mendorong ketahanan pangan daerah dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian, peternakan, dan perikanan.
Arah pembangunan ke depan difokuskan pada penguatan ekosistem industri agromaritim melalui hilirisasi produk unggulan, peningkatan konektivitas antarsektor, serta pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Pariwisata tidak hanya ditargetkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga harus mampu memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal.
Meski demikian, berbagai tantangan pembangunan masih dihadapi, mulai dari kemiskinan, stunting, kebencanaan, perubahan iklim, ketahanan pangan, inflasi, daya saing pariwisata, keterbatasan fiskal daerah, hingga dinamika perekonomian global. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan ke depan harus menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial agar program yang dirancang benar-benar tepat sasaran.
Untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027, fokus diarahkan pada penguatan transformasi dalam pengendalian kemiskinan melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan pendapatan per kapita berbasis hilirisasi dan industrialisasi agromaritim, penguatan sektor pariwisata sebagai penggerak ekonomi, serta transformasi sektor publik yang adaptif dan responsif.
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Gubernur juga menekankan pentingnya penguatan program Desa Berdaya sebagai model nyata dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, membuka lapangan kerja, dan menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan dengan target kemiskinan ekstrem mendekati nol.
Di sektor pangan, NTB diharapkan terus memperkuat posisinya sebagai lumbung pangan nasional, tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga distribusi, stabilitas harga, dan keberlanjutan sistem pangan.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak ditentukan oleh banyaknya program yang dirancang, melainkan oleh kualitas pelaksanaannya. Oleh karena itu, forum Musrenbang ini diharapkan mampu menghasilkan program yang tepat sasaran, indikator yang terukur, serta komitmen yang kuat untuk dilaksanakan secara bersama.
Mengakhiri arahannya, Wakil Gubernur mengajak seluruh peserta untuk menjadikan Musrenbang ini sebagai momentum menyatukan langkah, memperkuat sinergi, dan memastikan setiap kebijakan serta alokasi anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat NTB.