Dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan program kesehatan berbasis data riil di lapangan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Bidang Sumber Daya Kesehatan menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Terpadu dalam rangka pemutakhiran Data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) serta validasi data Indeks Kesehatan Desa (IKD) di Kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis (16/4). Kegiatan yang dibuka oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi NTB ini merupakan langkah strategis dalam menyelaraskan informasi kesehatan antara tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga fasilitas pelayanan kesehatan primer.
Dalam arahannya, Sekretaris Dinkes NTB, Lalu Efendi, SSi., MM., menyampaikan bahwa Kegiatan monev ini dirancang untuk memperkuat sinergi antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas, dan Rumah Sakit dalam pengeloaan data SDMK dan data kesehatan. Data yang akurat dan analisis yang tepat adalah langkah awal menuju intervensi yang tepat.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Deasy Mariyani, SKM., M.Kes, pada kegiatan tersebut menjelaskan bahwa tersedianya data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang mutakhir dan sesuai kondisi faktual sangat krusial. "Data adalah fondasi utama dalam menyusun kebijakan, perencanaan program, serta evaluasi pembangunan kesehatan. Tanpa data yang valid, intervensi kesehatan berpotensi meleset dari sasaran," ujarnya.
Kegiatan monitoring dan evaluasi ini difokuskan pada dua aspek utama. Pertama, pemutakhiran dan verifikasi data Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) di Puskesmas dan Rumah Sakit. Kedua, validasi data Indeks Kesehatan Desa (IKD) sebagai instrumen pengukuran komprehensif dalam menilai capaian pembangunan kesehatan di tingkat desa/kelurahan.
Data IKD yang dipresentasikan dalam kegiatan ini merupakan alat ukur capaian pembangunan kesehatan tersebut mengadopsi konsep determinan kesehatan dari H.L. Blum, yang mencakup faktor lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan genetik. Dengan 26 indikator, IKD membantu menentukan peringkat desa serta mengidentifikasi prioritas masalah kesehatan.
Hasil analisis IKD terhadap 40 Desa Berdaya menunjukkan Rata-rata nilai IKD sebesar 62,77 (kategori sedang), menandakan masih ada ruang untuk ditingkatkan capaianya dan 2 Dua desa masuk Zona Merah (nilai IKD < 50) dengan rasio kematian bayi di atas target RPJM. Kedua desa ini menjadi prioritas intervensi intensif, mencakup penguatan gizi ibu hamil, peningkatan cakupan imunisasi, serta pencegahan pneumonia pada balita.
Berdasarkan perhitungan bobot indikator, ditemukan tiga isu utama yang harus segera ditangani:
1. Ibu Hamil Tidak KEK (34,2%) – Status gizi ibu hamil menjadi faktor paling determinan.
2. Imunisasi Dasar Lengkap (17,9%) – Kunci mencegah penyakit menular pada bayi.
3. Tidak Pneumonia pada Balita (11,0%) – Angka kejadian tinggi dengan risiko kematian signifikan.
"Semakin besar bobot suatu indikator, maka semakin tinggi prioritas masalah kesehatan yang harus diselesaikan di desa tersebut," tegas tim teknis Bidang SDMK. Pada kesempatan tersebut diharapkan semua puskesmas agar mengisi data IKD dan memanfaatkan data IKD untuk prioritas intervensi masalah kesehatan.
Monev terpadu ini menargetkan lima capaian utama:
1. Tersedianya data SDMK yang valid dan mutakhir di setiap fasilitas kesehatan.
2. Tervalidasinya data IKD seluruh kabupaten/kota di Pulau Lombok.
3. Teridentifikasinya kendala dan kebutuhan dukungan program di masing-masing daerah.
4. Tersusunnya rekomendasi tindak lanjut untuk perbaikan program dan data kesehatan.
5. Meningkatnya koordinasi lintas program dan jenjang pelayanan kesehatan.
Melalui pelaksanaan monitoring dan evaluasi terpadu ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan sistem informasi kesehatan yang akurat, terintegrasi, dan berkelanjutan. Data yang berkualitas tidak hanya menjadi dasar perencanaan, tetapi juga menjadi kunci dalam menghadirkan intervensi yang tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Ke depan, sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga fasilitas pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan agar setiap tantangan kesehatan dapat direspons secara cepat dan efektif. Dengan dukungan data yang valid dan kolaborasi yang solid, pembangunan kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan mampu berjalan lebih optimal menuju terwujudnya masyarakat yang sehat, mandiri, dan