Sebagai langkah percepatan Puskesmas menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL), Direktorat Kesehatan Jiwa Kemenkes RI melaksanakan kegiatan pendampingan Percepatan Pengusulan Fasyankes Menjadi IPWL. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula Bhakti Husada, Dinas Kesehatan Provinsi NTB, pada Senin (21/10)

Sebelumnya, Menteri Kesehatan menginstruksikan agar seluruh Puskesmas di Indonesia mampu dalam penanganan Napza dan meningkatkan kapasitas rawat inap rehabilitasi medis untuk penanganan gangguan penggunaan Napza. Hal ini guna meningkatkan pelayanan rehabilitasi korban penyalahgunaan Napza. Salah satunya dengan menjadikan Puskesmas sebagai IPWL.

Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. Fikri, menyampaikan pendampingan ini diharapkan dapat menghasilkan percepatan pelayanan rehabilitasi medis di Fasyankes menjadi IPWL sesuai prosedur yang ditetapkan.

Melalui kegiatan pendampingan ini, diharapkan Puskesmas dan Rumah Sakit dapat segera mengusulkan untuk ditetapkan sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 17 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Institusi Penerima Wajib Lapor.