Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri. SE. M.IP, atau yang akrab disapa “Ummi Dinda” menyambangi SMKN 1 Tanjung dalam agenda Safari Ramadhan. Dalam kesempatan ini, beliau mengingatkan perihal pengawalan stunting melalui Posyandu untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Hal ini disampaikan saat akan memberikan bantuan bagi masyarakat penerima manfaat, salah satunya untuk mendukung program stunting, Senin (17/3).
“KLU memiliki posyandu yang siap mengawal penanganan stunting. Saat ini kendala yang dihadapi masih adanya rasa enggan dan malu dari orang tua untuk mengobati atau menyembuhkan kondisi stunting yang dialami anak-anak kita,” ungkap Ummi Dinda.
Fungsi pengawasan dari kader posyandu dan petugas kesehatan yakni untuk memastikan setiap asupan yang diberikan kepada tiap anak. Pemberian telur seperti yang pernah dilakukan di Kabupaten Bima, menurutnya, sangat efektif apabila diawasi sepenuhnya.
“Harus dipastikan telur tepat sasaran,” jelasnya.
Beliau juga menyinggung perihal potensi pertanian KLU yang sangat baik. Hal ini menandakan dari sisi konsumsi gizi, dapat dipastikan masyarakat KLU mengonsumsi beras yang sangat bagus kualitasnya. Potensi ini dianggap sangat bermanfaat bagi gizi anak-anak.
Selain perihal gizi, Ummi Dinda juga mengingatkan kehadiran SMK/SMA di KLU harus memiliki keterlibatan langsung dan bersinergi dalam memajukan program-program di kabupaten/kota, termasuk dalam dunia pariwisata, meski kewenangannya berada di bawah provinsi, mengingat KLU merupakan salah satu daerah wisata di Pulau Lombok.
Sebelumnya, agenda Safari Ramadhan kali ini juga dirangkaikan dengan kunjungan ke Pasar Umum Tanjung, guna memantau harga bahan pokok menjelang Hari Raya Idul fitri 1446 Hijriyah.
“ Hari ini saya turun langsung mengecek harga bahan pokok dan ketersediaan pangan masyarakat kita,” ungkap Ummi Dinda. Beliau menyebut, jumlah bahan pangan yang beredar selama ramadhan ini terbilang cukup stabil dengan harga yang masih wajar.
Kunjungan turut didampingi perwakilan Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes NTB, Dinas Perdagangan NTB dan Bupati Lombok Utara.