Seluruh pegawai lingkup Dinas Kesehatan NTB dan UPTD mengikuti upacara peringatan Hari Otonomi Daerah ke-XXIX Tahun 2025, Senin (28/4) di Halaman Kantor Dinas Kesehatan NTB. Hari Otonomi Daerah tahun ini mengangkat tema ”Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kepala Dinas Kesehatan, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., bertugas sebagai Pembina upara menyampaikan amanat Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Dalam amanatnya, Mendagri menyampaikan pemilihan tema Hari Otonomi Daerah tahun ini merupakan refleksi atas pentingnya hubungan yang harmonis dan konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah dalam menyongsong masa depan Indonesia, yaitu Indonesia Emas 2045.
Beliau melanjutkan, hal-hal strategis yang perlu menjadi perhatian utama bagi seluruh pihak baik di pusat maupun daerah untuk mengharmoniskan gerak langkah pada tataran implementasi diantaranya, upaya mewujudkan swasembada pangan, upaya mewujudkan swasembada energi melalui optimalisasi sumber daya domestik, diversifikasi energi, efisiensi dan dukungan kebijakan, dan pengelolaan sumberdaya air. Selain itu, perlu mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bebas korupsi, dan melayani masyarakat dengan berintegritas, mengembangkan kewirausahaan yang dapat membuka lapangan kerja, peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui kolaborasi pemerintah (pusat dan daerah), swasta dan masyarakat, upaya untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas dan terjangkau, serta reformasi birokrasi dan penegakan hukum.
Menurut Mendagri, upaya peningkatan kapasitas daerah menjadi hal prioritas dengan memberikan atensi pada, pertama penguatan sumber daya manusia aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, kerjasama dengan perguruan tinggi dan beasiswa, kedua peningkatan kapasitas keuangan daerah melalui optimaliasasi pendapatan asli daerah, desain APBD berbasis kinerja, dan kerja sama dengan perbankan sebagai upaya membuka akses ke pembiayaan alternatif, dan ketiga penguatan kelembagaan dan tata kelola dengan melakukan reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, dan peningkatan transparansi serta akuntabilitas.
Terakhir, beliau berpesan agar dapat menjadikan capaian pelaksanaan otonomi daerah di usia ke-29 tahun ini sebagai pijakan untuk terus mengoptimalkan penyelenggaraan urusan dan meningkatkan pelayanan publik ditengah-tengah tantangan dan dinamika yang ada.