Kegiatan Penguatan Surveilans Gizi Tingkat Provinsi NTB diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan NTB melalui Bidang Pelayanan Kesehatan Primer, Komunitas dan Lanjutan (PKPKL) selama empat hari sejak Senin hingga Kamis (27-30/4) di Mataram.
Ketua TP PKK sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Provinsi NTB, Sinta M. Iqbal, menyatakan dalam sambutannya pada sesi pembukaan kegiatan bahwa untuk dapat melakukan intervensi yang tepat sasaran dalam hal penanganan permasalahan gizi di NTB, terutama stunting, peran sinkronisasi data sangat krusial. Menurutnya, di sinilah pentingnya peran antara Puskesmas dan Posyandu dalam hal kesamaan data.
“Kita harus memiliki data yang seragam dan sejenis, data yang sesuai dengan apa yang seharusnya, agar gerak kita lebih tepat sasaran,” ungkapnya.
Beliau berharap agar langkah dalam penanganan stunting tidak terhenti pada penurunan angka, namun dapat terus memantau data setiap anak yang berpotensi stunting sebagai acuan pengambilan langkah penanganan yang lebih cepat dan tepat, untuk mencegah anak-anak tersebut mendapat status stunting di kemudian hari.
Senada dengan Ketua TP PKK, Kepala Dinas Kesehatan NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., mengungkapkan kolaborasi dengan lintas sektor dan peningkatan kapasitas kader posyandu juga tidak kalah penting dalam pengentasan persoalan gizi di NTB.
Kegiatan surveilans gizi dilakukan setiap bulan di Posyandu Keluarga dengan aktivitas pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak, mengevaluasi status kesehatan, intervensi melalui pemenuhan nutrisi serta penyebarluasan informasi sehinga dapat dilakukan tindakan penanggulangan secara kolaboratif dan efektif. Hal ini tentu membutuhkan peran kader posyandu yang aktif dan profesional. Data surveilans yang dikumpulkan harus memenuhi syarat kuantitas dan kualitas data sehingga hasil analisis data dapat memberikan gambaran masalah secara tepat.
Turut hadir mendampingi kegaitan, Kepala Bidang PKPKL Dinas Kesehatan NTB, Badarudin, S.Kep.,Ners.,MM., Sekretaris Dinas Kesehatan NTB Lalu Efendi Hidayat, serta narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Tim Kerja Gizi Bidang PKPKL Dinas Kesehatan NTB.