Dalam upaya memperkuat kesiapsiagaan dan respons terhadap situasi darurat di bidang kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyelenggarakan kegiatan Workshop Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Krisis Kesehatan Tingkat Provinsi. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari (28-30/4) di Kota Mataram dan diikuti oleh perwakilan lintas program, lintas sektor, serta pemangku kepentingan terkait.
Workshop ini bertujuan untuk menyusun dan menyelaraskan SOP krisis kesehatan yang komprehensif, terintegrasi, dan aplikatif sebagai pedoman dalam penanganan situasi darurat kesehatan, baik akibat bencana alam, non-alam, maupun kejadian luar biasa (KLB).
Dalam sambutan pembukaannya, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS., menegaskan pentingnya kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi berbagai potensi krisis. Ia menyampaikan bahwa penyusunan SOP ini merupakan langkah strategis untuk memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama dalam bertindak cepat, tepat, dan terkoordinasi.
“Provinsi NTB merupakan wilayah yang memiliki kerentanan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, kita harus memiliki sistem yang siap dan responsif, termasuk melalui penyusunan SOP krisis kesehatan yang jelas dan terukur. SOP ini nantinya diharapkan menjadi acuan bersama dalam setiap tahapan penanganan krisis, mulai dari kesiapsiagaan, tanggap darurat, hingga pemulihan,” ujarnya.
Lebih lanjut, dr. Fikri juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam penanganan krisis kesehatan. Menurutnya, keberhasilan penanganan tidak hanya bergantung pada sektor kesehatan, tetapi juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk BPBD, rumah sakit, puskesmas, serta unsur masyarakat.
Selama workshop berlangsung, peserta mendapatkan materi terkait manajemen krisis kesehatan, alur koordinasi, serta praktik penyusunan SOP yang sesuai dengan standar nasional. Selain itu, kegiatan ini juga diisi dengan diskusi kelompok dan simulasi untuk memperkuat pemahaman peserta dalam implementasi SOP di lapangan.
Melalui kegiatan ini, diharapkan tersusun dokumen SOP krisis kesehatan yang tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif dalam menghadapi situasi darurat di Provinsi NTB.