Dinas Kesehatan Provinsi NTB menyelenggarakan kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Ormas dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan BER-KB, melalui pengembangan dan penguatan jejaring kemitraan dalam Program Bangga Kencana pada Selasa, (14/4) di Jayakarta Hotel Senggigi.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM., MARS dengan dihadiri oleh Kaper Kemendukbangga/BKKBN NTB Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si, Dinas Kesehatan Kabupatrn/Kota, DP2KB Kabupaten/Kota, Ormas dan Lintas Program Dinas Kesehatan Provinsi NTB.
Dalam pembukaan, Kepala Dinas Provinsi NTB mendukung dan mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang PPKB khususnya Timker KB-KESPRO selaku penyelenggara kegiatan. Beliau menekankan pentingnya kolaborasi antara instrumen Dinas Kesehatan dan BKKBN serta Ormas Kemasyarakatan selaku garda terdepan dalam program Bangga Kencana, sehingga mampu menghasilkan keluarga yang sehat dan berkualitas.
"Anti merarik Kodek" salah satu hal yang ditekankan oleh Ormas Adat Sasak pada kesempatan yang sama, karena masih banyaknya masyarakat yang salah mengartikan arti dari "Maling" dalam adat Sasak. Maling memiliki makna bukan mencuri tapi memalingkan perhatian. Dan dalam memisahkan/belas atau mencegah pernikahan anak itu harus dihapus dari stigma bahwa di Belas bukanlah aib tapi jalan menuju kesuksesan.
Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari, dihadiri oleh 5 Kabupaten/kota sepulau lombok yang terdiri dari Dinas Kesehatan, Dinas DP3KB dan Ormas-ormas terkait dan lintas program Dinas Kesehatan Provinsi NTB dengan total peserta sebanyak 33 orang.
Adapun beberapa Rencana Tindak Lanjut yang disusun dari hasil pertemuan ini sebagai berikut:
1. Meningkatkan koordinasi antara dinkes, dinas Dp3KB dan ORMAS melalui perencanaan di tingkat Kabkot
2. Meningkatkan edukasi KB-Kespro melalui ORMAS
3. Meningkatkan Skrining Kesehatan Calon Pengantin melalui ORMAS bekerja sama dengan PKM, TPK dan Kader
4. Kolaborasi antara Dinas Kesehatan, DP3KB dan ORMAS untuk perluasan daerah binaan
5. ORMAS mendorong desa untuk membuat peraturan Desa terkait pernikahan anak
6. Melakukan monitoring secara berkala (Online/Offline) terhadap tindak lanjut dari kegiatan ini