Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS, hadir dalam Kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Metadata Indikator Indeks Hak Asasi Manusia bersama Besama Kakanwil Kementerian  Hukum dan HAM Provinsi NTB, Romi Yudianto, SH., MH, M.H dan undangan lain dari OPD lingkungan prov NTB, hari Kamis (29/9/2022) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM

Sebagai narasumber pada rapat ini adalah Haris Azhar, S.H., M.A. adalah seorang advokat dan intelektual Indonesia  dan  Betni Humiras Purba Direktur Instrumen HAM.

Dalam rapat koordinasi di sampaikan  tentang Peta Jalan Pembangunan Indeks HAM Indonesia. “Indeks HAM Indonesia adalah instrumen pengukuran objektif untuk mengetahui perkembangan situasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan HAM atau P5HAM  di Indonesia, sebagai landasan atau sumber data untuk melakukan analisis sekundar

Ada 3 Kategori Hak dalam indeks HAM yaitu Hak Sipil dan Politik, Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan terakhir Hak Kelompok Rentan. Hak Kelompok Rentan terbagi menjadi Hak Anak, Hak Perempuan, Hak Penyandang Disabilitas dan Hak Masyarakat Adat. Setiap Hak perlu memiliki alat ukur yang tepat untuk mendukung kemajuan pengembangan Indeks HAM di Indonesia.

Masukan dari peserta menjadi masukan positif utk melengkapi penyusunan  kebijakan berbasis HAM di Indonesia”